TNews, NASIONAL – Barometer kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) anjlok berdasarkan hasil survei teranyar. Adalah lembaga survei Indikator Politik yang merekam penurunan tersebut hingga di angka 58,1% dari semula 64,1%.
Penurunan drastis itu kemudian disorot oleh Partai Demokrat (PD). PD mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak pernah serendah Presiden Jokowi. Klaim itu kemudian diprotes PDI Perjuangan (PDIP).
PD Pamer Tingkat Kepuasan terhadap SBY
PD mengaku turunnya kepuasan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan prediksi mereka. PD menyebut pemerintah belum mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat.
“Sudah diprediksi, kepuasan terus menurun karena pemerintah tidak sigap mengatasi masalah-masalah yang riil,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi, Minggu (15/5/2022).
Herzaky menilai turunnya tingkat kepuasan terhadap presiden sebesar 6% dalam waktu sebulan, perlu jadi perhatian. Angka itu dinilainya besar, terlebih biasanya lembaga survei mengumumkan tidak dalam waktu sebulan.
“Itu besar, karena biasanya tiap tiga bulan, dan hasilnya beda tipis. Tiga atau enam bulan sekali. Ini penurunan drastis, ini puncak ketidakpuasan masyarakat,” katanya.
Survei ini disebutnya menjadi pengingat pemerintah. Menurut Herzaky, survei kepuasan pada Presiden SBY, yang pernah jadi Ketua Umum Partai Demokrat, tidak pernah serendah itu.
“Ini alarm, bahaya. Nggak pernah serendah itu Pak SBY. Tidak pernah serendah itu setahu saya. Harapan kami kondisi ekonomi kembali membaik,” ujarnya.
Banyak hal yang disorot oleh Herzaky, salah satunya soal kegagalan pemerintah dalam mengatasi harga minyak goreng. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.
“Kebijakan yang diambil menyetop ekspor sawit untuk kontrol harga, kenyataanya tidak relevan, harga minyak goreng masih tinggi, tidak turun. Padahal kebutuhan dalam negeri jauh lebih kecil dari yang diekspor. Makanya perlu ditinjau kembali,” katanya.
“Petani sawit sebelumnya menikmati harga sawit tinggi di internasional, sekarang turun. Ketum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) mengecek ke lapangan, mendengar keluhan. Kebijakan ini membuat mereka tidak punya penghasilan, harganya jatuh,” kata Herzaky.
PDIP Protes
PDIP menanggapi klaim PD tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir PD bahwa kepuasan tersebut tak lain merupakan pencitraan SBY yang dijadikannya sebagai tolak ukur kualifikasi pemimpin. Lantas, sebut dia, PD langsung menilai negatif terhadap rezim Jokowi gara-gara indikator ketidakpuasan.
“Bagi Partai Demokrat, kepuasan atas pencitraan Pak SBY nampaknya segalanya dan menjadi tolok ukur terpenting tentang kualifikasi pemimpin, sehingga Partai Demokrat langsung menilai negatif terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi hanya gara-gara urusan ketidakpuasan,” kata Hasto, Senin (16/5).
Hasto mengatakan PDIP memandang pemimpin tak melulu mengejar elektoral dan pencitraan. Menurutnya, pemimpin kadang kala harus mengambil keputusan pahit tetapi penuh muatan strategis bagi kepentingan bangsa.
“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu bukan mengejar elektoral dan pencitraan. Menjadi pemimpin itu ditunjukkan dari tanggung jawabnya bagi masa depan bangsa dan negara. Ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang pahit, namun penuh muatan strategis bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara, maka di situlah tanggung jawab pemimpin,” katanya.
Hasto kemudian mengulas kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM pada 2014 silam. Dia mengklaim dampak kebijakan itu membawa kemajuan infrastruktur yang masif oleh Jokowi. Pencapaian itu, kata Hasto, tak bisa diwujudkan kala SBY memimpin.
“Hal ini nampak dari keputusan Presiden Jokowi pada awal kepemimpinan tahun 2014 dengan menaikkan harga BBM yang hanya dinikmati mereka yang memiliki mobil. Dampak keputusan berani Pak Jokowi nampak dalam kemampuan membangun infrastruktur yang masif yang sama sekali tidak bisa diwujudkan Pak SBY, meski basis kepuasannya relatif tinggi,” ujarnya.
Hasto menyebutkan pencapaian Jokowi lainnya yang multi sektor yakni di bidang kebudayaan dan olahraga. Begitu pula prestasi kepemimpinan RI di dunia global.
“Begitu banyak prestasi Presiden Jokowi, tidak hanya di infrastruktur, namun di bidang kebudayaan, olahraga, dengan keberhasilan Sea Games, penyelenggaraan PON yang spektakuler dan segudang prestasi lainnya. Juga kepemimpinan Indonesia di dunia global, kesemuanya menunjukkan hasil kerja keras seorang pemimpin,” kata dia.
Di akhir protesnya, Hasto menilai lebih baik mencurahkan energi positif bagi bangsa ketimbang meributkan urusan kepuasan. Jika tidak, lanjutnya, pertanyaan akan berbalik terkait apa yang telah dibuat oleh Partai Demokrat selama 2 periode SBY berkuasa.
“Jadi daripada meributkan urusan kepuasan sebagaimana ditunjukkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, lebih baik berikan energi positif bagi bangsa. Jika tidak, arus sejarah malah akan berbalik untuk mempertanyakan apa yang telah dibuat oleh Demokrat selama 10 tahun Pak SBY berkuasa,” ujarnya.
Survei: Alasan Ketidakpuasan Gara-gara Kenaikan Harga Bahan Pokok
Lembaga survei Indikator Politik baru saja merilis kembali terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, hanya 58,1% yang menyatakan puas.
Survei itu dilakukan pada 5-20 Mei 2022 dengan total 1.228 responden. Sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Sementara margin of error survei ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 92%.
Responden diberi pertanyaan seberapa puas responden atas kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, 58,1% menyatakan puas, dengan rincian sebagai berikut:
Sangat puas 8%
Cukup Puas 50,1%
Kurang puas 29,1%
Tidak puas sama sekali 6,1%
Tidak tahu 6,7%
Angka tersebut menurun dibanding survei sebelumnya pada 20-25 April 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan terhadap kinerja Jokowi, yakni 5%, dari survei sebelumnya dengan persentase 59%.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan faktor terbesar ketidakpuasan itu datang dari isu harga kebutuhan pokok yang melonjak. Dia mengulas ketidakpuasan yang sebelumnya datang dari isu kesehatan saat kasus COVID tak terkendali dan masalah lapangan pekerjaan.
“Ada 35% masyarakat yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Apa alasan utamanya, clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Sebelumnya itu yang paling tinggi (faktor ketidakpuasan) seperti zaman COVID sedang merajalela itu adalah COVID. Setelah COVID mulai bisa terkendali, itu isunya yang dianggap penting dan jadi sumber ketidakpuasan adalah penciptaan lapangan pekerjaan, sekarang adalah harga pokok meningkat,” kata Burhanuddin dalam konpers virtual, Minggu (15/5).
Burhanuddin menyebutkan, dari seluruh responden yang memilih tak puas atas kinerja Jokowi, sebanyak 28,9% menyatakan harga-harga kebutuhan pokok meningkat, sedangkan sebesar 10,7% mengatakan bantuan tak merata.
Dia menuturkan dari 4 isu teratas yang menjadi sumber ketidakpuasan terhadap Jokowi, 3 di antaranya berkaitan dengan permasalahan minyak goreng. “4 isu teratas, 3 di antaranya berkaitan dengan isu minyak goreng,” katanya.
Berikut 5 teratas alasan paling utama responden tidak puas pada kinerja presiden berdasarkan survei Indikator:
- Harga-harga kebutuhan pokok tidak meningkat 28,9%
- Bantuan tidak merata 10,7%
- Lapangan kerja/pengangguran 8,4%
- Gagal menangani mafia minyak goreng 7,4%
- Gagal menanggulangi pandemi COVID-19 4,5%
Sumber : detik.com
