TNews, SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di ruang rapat Komisi IV, Senin (15/8/2022), pukul 10.00 Wita, berlangsung alot dengan pertanyaan-pertanyaan, serta masukan penting dari para legislator
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Yusra Alhabsyi, SE, usai RDP bersama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan, beberapa catatan penting dalam proses penyusunan program kerja untuk tahun 2023, di mana pemerintah harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta kelompok masyarakat yang lokasinya harus di perhatikan dalam mencapai target pemerintah provinsi untuk penanganan kemiskinan.
“Bantuan tidak harus merata, atau tidak semua daerah harus sama. Tapi harus di tekankan substansinya adalah misalkan ada beberapa daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi maka itu yang akan kita genjot agar, terjadi keseimbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau dalam upaya menekan angka kemiskinan,” ucap Alhabsyi.
Tak hanya itu, diungkapkannya pula bahwa selama ini hal tersebut belum di jadikan indikator utama yang diharapkan segera diubah, terkait hal tersebut di atas, yakni tidak karena asas kehadiran wilayah, tapi pada sisi fakta di lapangan bahwa di mana masyarakat miskin berdomisili, itulah yang harus di prioritaskan.
“Soal dinas sosial ini, bantuan-bantuannya jangan cenderung hanya satu. Jangan semua bantuan catering, jangan semua bantuan bengkel, tapi harus di dorong pada pemberdayaan masyarakat, terutama para pencari kerja. Sebab angka pencari kerja di Sulawesi Utara saat ini cukup tinggi pada usia 17 sampai 35 tahun,” sorot Yusra Alhabsyi.
“Kalau di rata-ratakan sudah sekitar 50 persen,” timpalnya lagi.
Lanjutnya lagi, yang paling penting bahwa, kelompok-kelompok penerima bantuan masyarakat ini yang di utamakan adalah mereka para pencari kerja.
Reporter : Shera Umboh
