TNews, SULUT – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw diduga masih mempraktekan pungli. Ini terungkap saat Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar Priskilla Cindy Wurangian pada pembahasan KUA dan PPAS APBD Sulut tahun 2023, yang menyoroti persoalan pengurusan ijin di Dinas Lingkungan Hidup yang masih mempraktekan cara cara lama dengan meminta Pengusaha untuk menanggulangi biaya rapat dinas.
“Dari sisi pengusaha tidaklah keberatan untuk memberikan ucapan terima kasih dengan suka rela, tetapi ketika rapat dinas harus meminta sejumlah uang kepada pengusaha, apakah memang demikian? apakah tidak dianggarkan oleh pemerintah kepada dinas dalam melakukan rapat?,” tanya Wurangian kepada Ketua TAPD Pemprov dihadapan rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 yang digelar dikantor DPRD Sulut, Senin (8/8/2022)
Juga sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini menyayangkan dugaan praktek Pungli yang masih dilakukan oleh oknum OPD.” Kalau cara- cara meminta uang kepada Pengusaha yang mengurus izin dijaman dulu masih okey, tetapi ketika cara cara seperti ini masih dipraktekan dijaman Pemerintah OD-SK, dirasa Pak Gubernur dan Wakil Gubernur pasti tidak akan setuju dengan adanya praktek-praktek seperti ini,” ungkap Wurangian.
Politisi yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, juga mengatakan PTSP dalam hal pelayanan sangat baik namun pada prakteknya ternyata PTSP hanyalah satu pintu tetapi masih banyak jendela.” Pengurusan izin saya pikir sudah selesai di kantor PTSP, namun ternyata masih harus menghubungi dinas lain untuk menyelesaikan pengurusan izin,” tegas Wurangian sambil juga memberi apresiasi atas Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan juga Bapeda yang dinilai dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.
Reporter : Sheraa Umboh
