TNews, POLITIK – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2020-2025.
Hal itu dibenarkan Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani.
Pengesahan tersebut diketahui dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly tertanggal 9 September 2022.
“Mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” bunyi surat keputusan tersebut yang diterima wartawan, Jumat (9/9/2022) tadi malam.
Dalam surat keputusan itu juga menetapkan bahwa susunan kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025 sepanjang tidak menyangkut Ketua Umum.
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi SK tersebut.
Surat keputusan Menkumham yang telah tersebar di awak media ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani. “Sudah (keluar SK-nya),” ujar Arsul saat dikonfirmasi wartawan.
Menanggapi hal itu, Rivai Bukusu anggota DPRD Kota Gorontalo dari PPP mengungkapkan, persoalan pergantian dan pengesahan pengurus baru PPP biarlah menjadi urusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kita di daerah khususnya di DPC Kota Gorontalo, tetap aman-aman saja. Tak perlu lagi menciptakan konflik atau perpecahan sesame kader. Baiknya kita bersatu untuk lebih membesarkan PPP di Kota Gorontalo. Hilangkan semua perpecahan, dan kita saling bergandengan tangan,” ungkap wakil ketua DPRD Kota Gorontalo ini.
Di mana kata Rivai, tak lama lagi kita akan memasuki tahapan pemilihan umum 2024, yang mana tahapannya akan dimulai 2023 tahun depan.
“Target kita dalam pemilu nanti adalah merebut kursi ketua DPRD Kota Gorontalo. Untuk itu, kita harus bersatu,” tegas Rivai.
Penulis : Konni Balamba
