TNews, KOTAMOBAGU –Hadi Pandunata diberikan gelar adat dalam bahasa Mongondow sebagai ‘ Tongganut In Ta Motompira’, artinya seorang yang menjadi inspirasi dalam mengajak dan melakukan kebaikan.
Namun belakangan pemberian gelar adat tesebut berpolemik. Dimana pemberian gelar adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Raya (Amabom), di Hotel Sutan Raja, pada 26 Juli 2022 lalu itu, ditolak ormas adat Laskar Bogani Indonesia (LBI).
“Siapa dia, dan apa yang sudah dia berikan untuk daerah kita ini, sehingga dia diberikan gelar adat tersebut,” hal ini sebagaimana dikatakan Toan Tongkasi sebagai Sekertaris Jendral (sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Bogani Indonesia (LBI), Selasa (31/08).
Menurutnya, apa yang diberikan Amabom kepada Hadi Pandunata itu sah-sah saja. Yang penting tidak mengklaim atas nama seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Karena setau kami daei lima daerah di Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu baru Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sudah ada kelembagaan adatnya.
Dan gelar adat tersebut sifatnya hanya pemberian dari sekelompok komunitas saja dan bukan atas nama masyarakat Bolaang Mongondow Raya secara keseluruhan,” ujarnya.
Sementara itu, Tokoh Pemerhati Budaya adat Bolaang Mongondow yakni Sumitro Tegela mengatakan, menyandang gelar adat itu sesuatu yang amat berat dan sakral bagi yang menerima gelar adat tersebut.
“Siapa yang memberi dan siapa yang menerima harus jelas, karena ini klaim adat dan budaya daerah setempat,” kata Sumitro.
Lebih lanjut Sumitro menjelaskan, pemberian gelar adat kepada seseorang ini harus selektif mungkin, sebab, aturan mainnya sudah diatur dengan aturan pemerintah dimana pemberian gelar tersebut harus dari lembaga ataupun organisasi yang resmi.
“Jangan sampai pemberian gelar adat ini justru akan mencederai adat dan budaya kita sendiri,” pungkasnya.
Reporter : Konni Balamba
