TNews, POLITIK – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tegak lurus melaksanakan politik negara, bukan politik praktis.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) TNI di usia yang telah mencapai 77 tahun saat ini.
Christina berkata, TNI tidak boleh dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk urusan kekuasaan jelang tahun politik 2024.
“Menjelang tahun-tahun politik ke depan kami mengingatkan agar TNI tetap mampu menjaga sumpah prajurit untuk tetap tegak lurus pada politik negara dan bukan politik praktis apalagi dimanfaatkan untuk urusan-urusan politik kekuasaan,” kata Christina lewat pesan singkat, Rabu (5/10).
Kemudian, Christina menyatakan, TNI harus tetap solid, tidak mudah diadu domba, menciptakan friksi-friksi, apalagi sampai muncul di permukaan dan menjadi konsumsi masyarakat luas.
Dia menegaskan, soliditas menjadi harga mati demi menjaga marwah institusi TNI agar tetap disegani.
Ia juga mengingatkan TNI memiliki PR terkait peningkatan kesejahteraan prajurit. Christina menyatakan, DPR berkomitmen untuk mendorong agar segera ada solusi menyangkut penganggaran sehingga kesejahteraan prajurit bisa ditingkatkan.
Berikutnya, dia melanjutkan, TNI memiliki PR yang menyangkut peningkatan kemampuan dan kapasitas prajurit yang harus terus dikembangkan sesuai tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang ada.
“Dengan SDM unggul, kita yakin prajurit mampu mengawaki teknologi militer terkini, seperti pemanfaatan unmanned system baik robot maupun artificial intelligence dan juga cyber defense. Juga penting bagi tamtama dan bintara untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris,” katanya.
Senada, Pakar Militer Susaningtyas Nefo Handayani menyatakan TNI harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini. Seperti pemanfaatan Unmanned System, baik berupa robot maupun artificial intelligent, dan cyber defense,” kata wanita disapa Nuning itu dikutip dari Antara.
Ia melanjutkan, kualitas prajurit TNI berikutnya yang harus ditingkatkan adalah kemampuan akademik, baik di bidang metodologi cara berpikir maupun di bidang komunikasi. Terlebih, kualitas metodologi cara berpikir secara ilmiah sangat dibutuhkan para prajurit TNI untuk senantiasa menggunakan perspektif yang ilmiah di dalam menyelenggarakan operasi militer.
Dengan mencermati perkembangan lingkungan baik regional maupun global, maka, kata Nuning, kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman. Bahkan kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal empat jam setelah terjadinya bencana.
“Prajurit TNI di perbatasan agar mendapat kesejahteraan yang baik, karena jasa mereka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan tidak mudah,” pesan Nuning.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan prajurit TNI meningkatkan profesionalitas untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Di tengah tantangan bangsa yang kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force,” kata Jokowi saat memberikan amanat dalam peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar pembangunan kekuatan TNI perlu terus selaras dengan pembangunan nasional.
Dalam peringatan HUT ke-77 TNI, dia berpesan agar program bela negara dilanjutkan sesuai dengan prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana Pancasila dan UUD 1945.
“Pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Teruslah memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional,” kata Jokowi.
Setelah menjadi inspektur upacara dalam HUT ke-77 TNI, Jokowi melakukan panggilan video untuk menyapa prajurit TNI yang bertugas di empat lokasi, yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat, pengamanan terluar Sangihe-Talaud di Sulawesi Utara, petugas PLBN Sota di Merauke, Papua, serta PLBN Motaain Engelberhus Klau di Nusa Tenggara Timur.
Jokowi juga menyaksikan demonstrasi atraksi pesawat dari TNI Angkatan Udara (AU), seperti “fly pass” pesawat F16, helikopter yang membawa bendera raksasa Merah Putih dan bendera trimatra, serta pertunjukan akrobat pesawat Jupiter.
Setelah itu, Jokowi menyaksikan “defile” puluhan kendaraan tempur dan alat sistem persenjataan utama (alutsista) di depan Istana Merdeka.
Sumber: cnnindonesia.com
