TNews, SULUT – Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja perangkat daerah Badan Perbatasan, pada giat yang dipimpin langsung Ketua Komisi Rasky Mokodompit didampingi Sekertaris Hendry Walukouw tersebut dilaporkan sejumlah capaian terkait tugas dan kewenangan Badan yang mengelola kawasan perbatasan.
“Pelaksanaan program di wilayah perbatasan memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan OPD lain, mengingat masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan sering tertinggal dari masyarakat yang hidup diwilayah daratan, seharusnya perlu mendapatkan perlakuan khusus,” ungkap Yetty Pulu Kepala Badan Perbatasan Sulut.
Dari sejumlah program yang sudah dilaksanakan menarik terungkap jika badan yang mengurus semua kepentingan daerah bahkan negara karena berbatasan dengan negara lain ini justru sampai hari ini tempat bangunan kantor masih belum memiliki kantor sendiri karena kantor yang saat ini ditempati adalah milik dinas yang lain.” Bagaimana mengatur wilayah perbatasan kalau kantor juga tidak ada. Nanti akan menjadi perhatian serius bagi komisi I terkait kantor,”tegas Ketua Komisi I, Raski Mokodompit.
Pembangunan di wilayah perbatasan harusnya perlu mendapatkan prioritas mengingat wilayah ini adalah beranda terdepan terjaminnya kesejahtraan masyarakat dan paling penting keamanan.” Perbatasan adalah beranda terdepan NKRI. Makanya harus hebat dan cantik. Kami support berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Sekretaris Komisi I, Hendry Walukow.
Hadir pada RDP yang dilaksanakan diruang Komosi I Selasa (1/11/2022) Melky Jakhin Pangemanan, Hilman Idrus dan Herol Vresly Kaawoan.
Sheraa Umboh
