TNews, SULUT – Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) ikut memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia), Jumat (9/12/2022).
Steve Kepel, Sekretaris Provinsi Sulut, hadir mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, dan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.
Steve Kepel didampingi Inspektur Provinsi Sulut, hadir secara daring dari Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulut.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Presiden, Ma’ruf Amin; Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla; bersama Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dipusatkan di Gedung Bidakara Jakarta.
Kali ini, KPK mengusung tema Hakordia yaitu “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”.
Menurut Steve Kepel, Pemprov Sulut di bawah pimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, sangat mengapresiasi peringatan Hakordia ini.
“Sudah menjadikan komitmen Pemprov Sulut menentang segala bentuk praktek-praktek korupsi,” kata Steve Kepel
Dalam jalannya pemerintahan Olly Dondokambey-Steven Kandouw, upaya pemanfaatan anggaran dilakukan transparan dan akuntabel terus dijamin Pemprov Sulut.
Buntutnya, KPK menempatkan Pemprov Sulut di urutan kedua provinsi dengan pencegahan terbaik korupsi se-Indonesia.
Menurut Steven Kandouw, prestasi ini patut menjadi daya dorong bagi seluruh ASN Pemprov Sulut.
“Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk menciptakan good government and clean governance. Jadi tidak hanya bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK, tetapi kita semua harus berpikir good government and clean governance,” tegas Steven Kandouw.
Adapun Pemprov Sulut hingga saat ini menempati peringkat 2 nasional Monitoring Center for Prevention (MCP).
MPC merupakan satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah.
Dan MCP ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
Sistem MCP juga merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.
Area intervensi MCP KPK RI meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Sumber: Tribunmanado.com
