TNews, KOTA AMBON – Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) hari ini menggelar kegiatan Traning raya dengan tema ”Reformasi Islam memperkuat masyarakat sipil dan memperkokoh demokrasi Indonesia” yang bertempat di balai diklat pertanian Waiheru, Senin (13/03/2023)
Hadir dalam kesempatan ini pejabat walikota Ambon, Bodewin Watimena, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, Sekertaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Abdul Mannan Latuconsina, Ketua HMi,dan Rofik Afifudin yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, mantan Ketua Umum HMI Kota Ambon, Raudah Rifanubun, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Maluku beserta para mahasiswa dan kader Himpunan Mahasiswa Islam Kota Ambon.
Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Training Raya HMI tersebut bisa memperkuat masyarakat sipil dalam memperkokoh Demokrasi Indonesia
“Atas nama pemerintah Kota Ambon, Saya menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah melaksanakan acara Training ini,” ucapnya.
Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan warna positif terhadap Demokrasi Indonesia dengan bernuansa Islami, tetapi juga dapat membentuk karakter positif melalui sejumlah kegiatan keagamaan dan berbagai kegiatan positif lainnya.
“Untuk HMI, teruslah bergerak bersama untuk Kota Ambon semakin hebat kedepannya, Saya punya pesan kepada adik-adik ini dan seluruh OKP Cipayung yang lain yang hadir di malam ini, pemuda memegang peranan penting dalam menentukan perkembangan bangsa daerah ini ke depan, karena itu pemuda hari ini atau generasi muda musti dibentuk menjadi generasi muda yang tangguh, kuat dan siap menghadapi berbagai persoalan yang timbul sebagai dampak dari kemajuan zaman saat ini,” imbuhnya.
Dikatakan, OKP yang ada seperti HMI, KAHMI, GMKI, BEM,dan lainya adalah organisasi kepemudaan yang sebenarnya kalau dipelajari ADRT semuanya itu bertujuan sama dengan kehadiran pemerintah yaitu memerangi ketidakadilan, mengusahakan kemakmuran kesejahteraan, hal ini sama semua, karena itu OKP OKP harus menjadi mitra pemerintah, tapi bukan berarti menghilangkan daya kritis dari OKP terhadap pemerintah.
“Dalam semangat pemerintah kota berharap para organisasi kepemudaan harus membangun dan membantu pemerintah kota untuk bersama sama menyelesaikan persoalan persoalan yang ada di Kota Ambon saat ini karena kami tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendiri, kami butuh dukungan Supporting dari seluruh elemen masyarakat termasuk para pemuda generasi muda di kota ini yang ada pada OKP OKP tersebut itulah harapan kami,” pungkas Watimena.
Perlu diketahui, Himpunan Mahasiswa Islam merupakan suatu organisasi yang bernafaskan Islam dan bersifat independen atau bebas dan merdeka.
Tidak tergantung dan melihat dengan kelompok atau golongan tertentu sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam yang menyatakan bahwa tujuan HMI adalah terbinanya insan akademik pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertanggungjawab atas masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
HMI bukan sekedar Himpunan Mahasiswa Islam saja tetapi merupakan juga representasi daripada harapan masyarakat Indonesia sebagai organisasi mahasiswa yang paling tua dan terbesar di Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan jutaan kader dan telah melahirkan alumni yang berkiprah dalam berbagai lini.
Baik di tingkat nasional, bahkan ada juga di internasional dan tingkat lokal seperti pimpinan-pimpinan pada Lembaga Eksekutif, Legislatif Yudikatif, profesional akademisi, bisnis, dan lain sebagainya.
Demokrasi sebagai medium sebagai penguatan masyarakat sipil dalam kerangka tersebut demokrasi kemudian dibicarakan sebagai proses penyelesaian masalah ekonomi, ketidakadilan sosial, kemakmuran dan berbagai persoalan ekonomi politik lain yang dianggap lebih mendesak.
Sebagai organisasi Islam diskusi tentang demokrasi dan masalah-masalah ekonomi politik itu coba dikaitkan dengan transformasi Islam dengan demikian dimaknakan sebagai upaya untuk menarik Islam dalam kerangka nilai atau dalam kerangka makro dengan melihat Islam sebagai praktisi ideologi pembebasan.
Posisi Islam dalam konteks ini harus diterjemahkan secata kontekstual dan politis untuk harus menjawab masalah masalah yang timbul, ataupun persoalan persoalan yang terkait dengan ekonomi politik semisal ketimpangan ekonomi, Krisis politik global, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kebodohan.
Kiranya dengan begitu demokrasi yang lebih dekat terhadap persoalan sosial dibanding dengan mengatasi persoalan-persoalan seremonial, dan kultural, maka dengan ini demokrasi politik Islam serta masyarakat sipil merupakan kata kunci yang tidak bisa dipisahkan.*
Reporter : FredtSa
