TNews, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
RDP tersebut memprioritaskan penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan angka prevalensi stunting, percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, peningkatan pemberdayaan gender, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif guna mewujudkan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni saat mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor memimpin Rapat Fasilitasi RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026, di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat (24/3/2021).
“Kita fokus juga untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas infrastruktur khusus instruktur dasar dengan peningkatan kualitas air, udara, dan lahan dalam menurunkan emisi karbon, serta perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Fasilitasi RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026, di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat (24/3/2021).
Rapat tersebut guna menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.4/4839/Bangda tanggal 21 Maret 2023 tentang Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
Rapat secara virtual diawali arahan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, dilanjutkan Direktur Regional II Bappenas Muhammad Rudolf dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Yuni menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Dalam Negeri yang melakukan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengungkapkan, RPD 2024-2026 sudah melalui tahapan mekanisme dan telah dipertajam pada Focus Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu di Balikpapan.
“RPD ini selayaknya sudah bisa ditetapkan minggu ketiga Maret ini. Tapi kita bergeser satu minggu, tentu dengan beberapa pertimbangan dan menyesuaikan masukan dari berbagai pihak saat FGD, sekaligus mematangkan kembali perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar isu-isu yang disampaikan para direktur Kemendagri dan Bappenas bisa terakomodir,” jelasnya.
Ia mengaku, Kaltim sangat terbuka dalam menerima masukan dan penguatan dari kementerian/lembaga terkait RPD Kaltim 2024-2026.
“Kehadiran kita semua pada fasilitasi rancangan akhir RPD 2024-2026 hari ini menunjukkan tekad bersama untuk menyukseskan pembangunan daerah yang lebih baik,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan, para direktur jenderal/pejabat jajaran kementerian/lembaga, para asisten, staf ahli/staf khusus gubernur, dan kepala dinas/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim secara daring dan luring.*
Reporter: Martinus
