TNews, Biak – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo membuka secara resmi Rakerda Gubernur Papua Bersama Bupati/Walikota se – Papua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua dan Rakor Pengembangan Kompetensi ASN se- Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung selama dua hari sejak tanggal 13 – 14 April 2023 di Hotel Swisbell Biak, Kamis (13/4)
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd dalam kesempatannya menyampaikan selamat datang kepada Wamendagri, Kepala LAN RI, Perwakilan Polda Papua, Perwakilan Kodam XVII/Cend, Plh Gubernur Papua, Plh Sekda Provinsi Papua, Kepala Kantor Pos Provinsi Papua, PJ Gubernur Papua Tengah, PJ Gubernur Papua Selatan, PJ Gubernur Papua Pegunungan, para bupati/walikota se Provinsi Papua, dan para bupati/walikota.
“Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor kami menyampaikan selamat datang di Biak, Kiranya kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin tanah Papua, kiranya juga dapat mewujudkan sebuah komitmen untuk mewujudkan sebuah perubahan di tanah Papua,” ucap bupati
“Lewat Musrembang LKPD kali ini, bupati berharap kepada seluruh pimpinan daerah agar program yang di bahas dalam musrembang harus berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja, bukan berdasarkan keinginan dan kemauan politik,”imbuh bupati
Sementara itu, Plh Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE., MM mengatakan, bahwa bersamaan dengan pelaksanaan Rakerda, Pemerintah Provinsi Papua juga menyelenggarakan Musrembang Provinsi untuk memadukan program dan kegiatan serta penganggaran untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Disampaikan juga bahwa, dalam rangka pengembangan Kompetensi ASN, Pemerintah Provinsi Papua melakukan Rapat Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintah di 3 (tiga) DOB
“Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara beserta Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, guna meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mampu menjawab tantangan Birokrasi di Era Globalisasi,” terangnya
Hal ini dibuktikan dengan terakreditasinya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Wilayah Regional Papua yang telah mandiri dan mampu diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Papua.
“Saya berharap agar peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi PapuaSelatan, Provinsi Papua Tengah dan ProvinsiPapua Pegunungan,” harapnya
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam arahannya menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang idealnya menggunakan pendekatan komunikasi bottom up dari stakeholders pembangunan non-pemerintah dan komunikasi top down pemerintah daerah.
“Pelaksanaan Musrenbang minimal harus mampu menjawab dua hal fundamental, pertama melalui musrenbang terjadi sinergitas dan harmonisasi program dan kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai dengan arah kebijakan afirmatif dan pemerataan kesejahteraan. Kedua, Musrenbang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional,” kata Wamendagri
Lebih lanjut dikatakan, hasil akhir Musrenbang diharapkan menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kemendagri berkomitmen dan secara aktif akan melakukan asistensi dan supervisi kepada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua, untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Otonomi Khusus menjadi lebih baik dan memastikan tersedianya ruang bagi Orang Asli Papua untuk terlibat secara aktif dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian sampai ke level distrik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Reporter : Vhie
