TNews,Minsel– KESERIUSAN pemerintah pusat untuk melaksanakan proses pemilihan umum secara serentak di tahun 2024, nampaknya makin sulit dibendung. Hal ini terbukti dengan berbagai persiapan terus di geber terkait dengan rencana pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Jumat (12/05/2023), Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH, mengikuti Webinar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengusung tema “Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024” berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”
Wongkar didampingi oleh Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda, Inspektur Daerah, Kepala Bapelitbangda, Kepala BKAD, Kadis Kominfo, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Perwakilan Kesbangpol, dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Minahasa Selatan, mengikuti dan menerima berbagai pandangan termasuk strategi untuk suksesnya kegiatan Pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang. Diantaranya pembicara dari Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Sesditjen Politik dan PUM) Kemendagri yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa, dan Iwan Kurniawan, ST., MM Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah yang menitik beratkan pada aspek Perencanaan Penganggaran Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Sedangkan, untuk Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 disampaikan oleh J. Kristiadi Anggota DKPP RI. Dan Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik lebih terfokus pada Kesiapan Rencana Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Begitu juga Kebijakan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Sementara, persiapan Bawaslu Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2024 disajikan oleh Rahmat Bagja, S.H., LL.M. Dan yang terakhir, tampil sebagai pembicara Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah menitik beratkan pada aspek Kesiapan Anggaran Pemerintah Daerah.(stevens)
