ADVERTORIAL, MINSEL – Berbagai upaya dalam komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah pimpinan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH Bersama Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Hal ini dibuktikan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan oleh Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin, 15 Mei 2023.
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus A. Silangen, SpB-KBD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H. Kepel, ST, M.Si, para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu, turut hadir mendampingi Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH pada Kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Ibu Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-provinsi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini, juga yang telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
“Hal ini merupakan tanggung jawab yang lebih besar kedepan terutama terhadap catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan, agar supaya ditindaklanjuti untuk menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yang ada,” ungkap Gubernur.
Gubernur menambahkan bahwa opini ini menjadi tantangan kedepan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah daerah harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., menjelaskan bahwa BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah.
“Hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang, selain itu juga bahwa rekomendasi-rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan boleh mendapatkan Opini WTP, antara lain berdasarkan indikator-indikator :
- Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
- Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
- Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA yang diterima langsung Oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dengan opini WTP.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan dengan opini WTP ini, akan terus memotivasi seluruh Perangkat Daerah untuk lebih giat lagi serta melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan,” ungkap Bupati.
Adapun Opini WTP ini sebagai prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang, M. Th untuk kedua kalinya sejak dilantik dan juga dengan opini WTP ini telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan WTP 7 kali berturut-turut, sebagai bukti komitmen bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.*
Reporter : Steven Selang
