TNews, OPINI – Politik tak lepas dari yang Namanya kekuasaan, esensi modern mengenai politik tak lain hanya mencapai kekuasaan. Perebutan kekuasaan dalam dinamika politik memang seringkali menciderai esensi politik yang sesuai dengan patennya. Kemunduran etika dalam berpolitik yang seringkali kita jumpai dalam dunia politik di negeri ini adalah salah satu contoh perilaku politisi yang melenceng.
Etika berpolitik memang menjadi problem dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Ini karena untuk mencapai kekusaan tidak hanya diperebutkan oleh satu orang, melainkan diperebutkan oleh banyak orang yang beraliansi dalam bentuk organisasi. Maksudnya perebutan kekuasaan yang terjadi dilakukan dengan bentuk koalisi, tujuannya tentu untuk mempermudah prosesnya.
Kerjasama atau sering disebut koalisi dalam politik memnag sangat wajar dalam berdemokrasi. Alasan politisnya karena mereka mempunyai kepentingan dan tujuan politik yang sama. Memang tindakan tersebut tidak melanggar aturan apapun. Akan tetapi yang harus kita ingat bahwa untuk mencapai suatu tujuan kekuasaan harus mengedepankan etika berpolitik, baik itu konsistensi dalam berpolitik maupun perilaku berpolitik yang bermartabat.
Namun dinamika yang terjadi ialah dimana kita sering menemukan seorang figur politik yang dalam berpolitiknya mengenyampingkan etika berpolitik. Salah satu contohnya istilah kutu loncat dalam berpolitik. Frase ini tentu adalah sebuah inkonsistensi atau tidak setia dalam berpolitik. Kejadian seperti ini biasanya terjadi ketika dalam dinamika Pemilu ataupun Pilkada.
Meloncat untuk kekuasaan yang lebih tinggi adalah gambaran dari istilah kutu loncat yang menjadi virus dalam berpolitik. Kutu loncat dalam berpolitik adalah strategi model baru dalam dunia politik, dimana loncat dari partai A ke partai B adalah hal yang lumrah dalam politik.
Banyak sekali tokoh-tokoh politik yang dalam berpolitiknya menggambarkan dalam tulisan ini. Mendapatkan julukan kutu loncat adalah hal yang pantas ketika tidak konsisten dalam berpolitik.
Sering kita jumpai banyaknya ketidak konsisten para politisi. Ini hanya ilustrasi dengan tidak menyebutkan siapa pelakunya.
Menariknya, adegan kutu loncat politisi tak konsisten ini terjadi juga menjelang pemilihan legislative 2024 mendatang.
Adegan loncat-loncat dalam karir politik adalah hal yang normal jika kita mengetahui secara baik karena berbicara politik adalah perilaku yang melegalkan segala cara dalam mencapai kekuasaan.
Akan tetapi etika dalam berpolitik menjadi tolok ukur masyarakat dalam membaca figur seorang politisi. Karena ini berhubungan dengan konsistensi atau inkonsistensi atau dengan kata lain kesetiaan atau penghianatan.
Fenomena kutu loncat sebenarnya bisa kita artikan positif. Tidak mesti bersifat negatif. Akan tetapi memang demi kepentingan masyarakat. Jadi, frase kutu loncat dalam berpolitik sah-sah saja, namun yang menjadi permasalahannya yaitu perilaku kutu loncat yang sering kita jumpai hanya untuk kekuasaan semata dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat.
Harus diakui rata-rata masyarakat tidak melek terhadap politik. Frase kutu loncat menjadi fenomena dalam berpolitik demokrasi. Akan tetapi kultur masyarakat kita memang belum siap untuk menerina fenomena ini. Selayaknya figur politisi harus meyakinkan masyarakat agar fenomena kutu loncat bisa dimakanai adalah tindakan berpolitik yang sah demi memenuhi hasrat dan kepentingan masyarakat, sehingga fenomene kutu loncat bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapakan. (**)
