TNews, KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo Marten Taha, diundang sebagai tamu kehormatan pada ajang internasional perhimpunan para pimpinan kota di Asean atau Asean Mayors Forum (AMF). Ini merupakan kali kedua Marten Taha memenuhi undangan kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 01-02 Agustus 2023 di Jakarta tersebut mengusung tema urgensi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjawab tantangan regional, global.
Dalam agenda AMF ini, Wali Kota Marten Taha juga didaulat sebagai pemateri Sharing Best Practice terkait pengembangan ekonomi hijau. menurutnya dalam mewujudkan ekonomi hijau (Green Economy) ia menitikberatkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga merupakan indikator SDGs. tahun 2022 Kota Gorontalo berhasil meraih rata-rata pencapaian SPM berada pada angka 88,69 persen.
“Antara lain yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 % melalui optimilasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle),” ungkap Marten di hadapan para peserta, Selasa, (01/08/23.)
Ekonomi hijau juga memiliki cakapun yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Olehnya kata Marten upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo yakni memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. Untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang ada, pemerintah Kota Gorontalo mengambil 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdullilah omset yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” tutur Marten.
Keseriusan pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari lembaga Uni Eropa Cric (Climate Resilient and Inclusive Cities). CRIC memilih Kota Gorontalo sebagai percontohan dari 10 kota di Indonesia dalam hal ketahanan iklim perkotaan untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.
Dari materi yang dipaparkan, Marten mengusulkan 3 rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama kata Marten terkait dengan pengembangan ekonomi lokal. Menurutnya, cara ini dapat mempercepat tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktifitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat membantu mempercepat pengetasan kemiskinan.
“Kedua Reformasi Birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan ijin usaha dengan standar pelayanan cepat murah dan ramah”.
Lebih lanjut Marten menambahkan bahwa, yang tidak kalah penting adalah Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitasi akses permodalan bagi UMKM. disini para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal suntikan permodalan guna pengembangan usaha. Menariknya apa yang disampaikan Marten mendapat apresiasi dari para undangan perwakilan negara Asean, dengan bahasa Inggrisnya yang begitu fasih.
Dalam pertemuan AMF, materi dibagi dalam lima bidang penting. Pertama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, kedua Transformasi Digital, ketiga Kota Tangguh dan Aksi Iklim, keempat Lokalisasi SDGs dan terakhir adalah bidang Mobilitas Berkelanjutan untuk Percepatan Kota Nol Bersih Emisi.*
Reporter : Gean Bagit
