TNews, Kukar – Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Kegiatan berlangsung selama 3 hari di Hotel Eden Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mulai tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023.
Sebanyak 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Diskominfo Kukar, termasuk pejabat, dan staf perwakilan bidang Diskominfo dan Sub Bagian Program dan Perencanaan Kominfo Kukar turut serta dalam kegiatan ini.
Bimtek yang dibuka oleh Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar Andri Afiat itu menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI, Nita Yiswa.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan peran strategis SAKIP sebagai alat pengukur keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa SAKIP bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat pengendalian anggaran yang mendorong terciptanya good governance dan government yang result oriented.
“Selain itu, SAKIP juga mendorong terciptanya good governance sekaligus result oriented government dengan melakukan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management) sebagai out put berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah,” jelas Dafip Haryanto.
Menyikapi nilai SAKIP Diskominfo Kukar tahun lalu yang mencapai 93, Andri Afiat berharap bimtek ini akan memberikan dampak positif pada penilaian tahun mendatang. Dalam harapannya, ia menginginkan hasil capaian yang lebih tinggi dan menjadikan Diskominfo Kukar sebagai yang terbaik di Kabupaten Kukar.
Andi Afiat juga berharap agar kegiatan bimtek memberikan pemahaman lebih baik dalam penyusunan Renstra di Kominfo Kukar. Ia mengajak peserta untuk aktif mengikuti acara demi memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di masa depan.
“SAKIP sebagai integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, menjadi tolak ukur pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah,” ujar Andi Afiat.
Diskominfo Kukar berkomitmen untuk menerapkan SAKIP sebagai upaya nyata dalam mencapai good governance dan government yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. (Adv/Diskominfo Kukar)
