TNews, Yogyakarta – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, didampingi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Kukar Sunggono bersama Badan Anggaran DPRD Kukar yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasyid, melaksanakan pembahasan Rancangan Pra Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Pertemuan ini dilangsungkan di Novotel Maliaboro, Yogyakarta, Minggu (5/11/2023).
Adapun presentasi proyeksi pendapatan APBD Tahun 2024 yakni pendapatan daerah mencapai kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA PPAS) sebesar Rp12,449 Triliun, sementara rancangan APBD tahun 2024 mencapai Rp13,376 Triliun dengan adanya kenaikan sebesar Rp927 Miliar.
Pembiayaan daerah juga menjadi sorotan dengan jumlah penerimaan pembiayaan usulan kesepakatan KUA PPAS sebesar Rp750 Miliar yang sama dengan rancangan APBD. Jumlah pengeluaran pembiayaan juga mencapai usulan kesepakatan KUA PPAS sebesar Rp127 Miliar, sesuai dengan rancangan APBD.
Hasil dari proyeksi ini menunjukkan bahwa pembiayaan netto usulan kesepakatan KUA PPAS mencapai Rp623 Miliar. Total APBD usulan kesepakatan KUA PPAS mencapai Rp12,449 Triliun dan rancangan APBD sebesar Rp13,376 Triliun, meningkat sebesar Rp927 Miliar.
Selain itu, Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga menjadi bagian penting dalam proyeksi. Usulan pada 8 Oktober 2023 sebesar Rp961 Miliar dan usulan pada 5 November 2023 sebesar Rp927 Miliar, mengalami penambahan sebesar Rp34 Miliar.
Dari proyeksi ini, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk Mandatory Spending, seperti pendidikan dan kesehatan, telah memenuhi minimal alokasi yang ditetapkan. Infrastruktur juga mendapat perhatian dengan alokasi yang memenuhi minimal alokasi yang disyaratkan.
Selain itu, DBH sawit dan DAU Specific Grant juga menjadi bagian penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten yang digunakan sebagai jalur logistik pengangkutan sawit.
Rendi Solihin menjelaskan DAU Specific Grant dialokasikan untuk peningkatan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaannya (earmarked).
“Ini termasuk DAK Fisik dan Dak Non Fisik berdasarkan S-46/MK.7/2023 dan Dak Non Fisik-PMK204/PMK.07/2022 yang membantu operasional layanan publik,” ungkapnya.
Pertemuan ini diikuti dengan diskusi dan pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD Kukar. Pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan proyeksi usulan realisasi APBD Tahun 2024 akan dilanjutkan pada Senin (6/11/2023).
Rendi Solihin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar terus memfokuskan perhatiannya pada upaya perencanaan anggaran yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara. (Adv/Diskominfo Kukar)
