TNews, SULUT – Belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merilis data angka kemiskina di 15 kabupaten/kota se provinsi Sulut.
Data tersebut mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di lima kabupaten/kota di Bolmong Raya (BMR) stagnan sejak 2021 hingga 2023.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow, misalnya, angka kemiskinan yang semula 19,08% pada 2021 turun menjadi 17,96% pada 2022, namun kembali naik menjadi 19,02% pada 2023.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di mana angka kemiskinan yang sempat turun dari 8,63% pada 2021 menjadi 8,10% pada 2022, kembali naik menjadi 8,28% pada 2023.
Hal yang sama dialami oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan angka kemiskinan yang turun dari 6,53% pada 2021 menjadi 6,01% pada 2022, namun kembali naik menjadi 6,55% pada 2023.
Tidak hanya itu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga menunjukkan stagnasi dengan angka kemiskinan yang tetap di angka 4,32% pada 2022 dan 2023, meskipun sedikit turun dari 4,47% pada 2021.
Kota Kotamobagu, meskipun menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dengan angka kemiskinan turun dari 7,56% pada 2021 menjadi 6,94% pada 2022 dan 6,82% pada 2023, tidak cukup untuk mengimbangi stagnasi di daerah lain.
Fenomena ini memicu berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan efektivitas program pemerintah dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi kemiskinan.
Masyarakat menuntut transparansi dan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan benar-benar memberikan dampak yang signifikan.
(Konni Balamba)
