TNews, OPINI – Pemilihan Gubernur Gorontalo 2024 menjadi salah satu peristiwa politik yang sangat dinantikan di provinsi yang terletak di bagian utara Sulawesi ini. Proses pemilihan ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin Gorontalo dalam lima tahun ke depan, tetapi juga akan mempengaruhi arah pembangunan dan kebijakan daerah. Dengan memantau, kita dapat lebih memahami arah perkembangan Gorontalo menjelang tahun 2025 pasca pilkada tahun 2024.
Gorontalo, dengan kekayaan alam dan potensi ekonominya, menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian khusus dari pemimpinnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Gorontalo telah berusaha meningkatkan sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan infrastruktur yang terus dikembangkan. Namun, masih banyak masalah yang perlu diatasi, seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintahan Baru dan Dinamika Politik
Kepemimpinan baru akan melahirkan kebijakan dan prioritas yang dibawa oleh kepala daerah yang baru terpilih. Melihat Gorontalo pasca pilkada adalah mengurai visi-misi untuk Gorontalo yang ia janjikan pada saat kampanye. Dalam satu tahun kedepan pemerintahan baru akan meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan hingga 2025. Pemerintahan baru tentu mengembangkan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang mencakup prioritas utama daerah diantaranya infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Implementasi kebijakan dan program yang telah direncanakan, memastikan bahwa mereka sesuai dengan visi-misi Gubernur.
Pemerintahan baru ketika usai dilantik, akan menyusun rencana kerja yang mendetail untuk lima tahun ke depan, yang, tentu saja menyesuaikan dengan visi dan misi yang telah dijanjikan selama kampanye. Pemerintahan baru akan menyusun agenda prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak daerah serta harapan masyarakat Gorontalo.
Koalisi dan dukungan politik pasca pemilihan umum tahun 2024, pemerintahan baru akan ditentukan pada pilkada pada 27 November 2024 yang bakal diusung oleh partai politik. Jika melihat hasil pemilu di Gorontalo, Partai Golkar adalah pemenang pemilu dengan total kursi Anggota DPRD Provinsi sebanyak 8, disusul Partai Nasdem total 7 kursi, Partai PDI Perjuangan beroleh 7 kursi dan Partai Gerindra sebanyak 6 kursi. Empat partai ini akan mengisi pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, tentu dipimpin oleh Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2024-2029.
Jika ditelisik lebih jauh dinamika politik periode berikutnya, ini dapat mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan yang disusun oleh pemerintah, sebab empat partai politik diatas memiliki relasi kekuasaan yang jelas untuk menentukan arah dan pembangunan berkelanjutan kedepan. Perhelatan pilkada tahun 2024 menjadi momentum jika figur yang diusung oleh partai politik adalah wajah lama pemerintahan Gorontalo sebelumnya diantaranya ada Tonny Uloli, Gusnar Ismail, bahkan wajah lama di dalam perhelatan Pemilihan Gubernur sebelumnya seperti Nelson Pomalingo. Semestinya ini peluang emas bagi El Nino M. Husein Mohi jika direkam pengalaman perpolitikan di Gorontalo, namun hingga saat ini hembusan pertarungan Pilgub mendatang tak kunjung bersikap, akan tetapi melihat media sosial pendukungnya ramai-ramai mengusungnya pada Pilgub 2024. Tidak hanya itu, Idah Syahidah Rusli Habibie sangat diperhitungkan pada peta perpolitikan Gorontalo pada tahun 2024. Andai saja, Rachmat Gobel juga masuk di dalam percaturan politik Gorontalo, tentu ini sangat menarik bahkan menjadi sejarah pertama di Gorontalo.
Kondisi Sosial dan Ekonomi Gorontalo
Solusi untuk dampak sosial di Gorontalo melibatkan berbagai pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penanganan konflik, dan pelestarian lingkungan, diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo secara menyeluruh. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, akan sangat penting dalam mewujudkan solusi ini. Kondisi sosial lainnya, misalnya dampak pertambangan di Bone Bolango, yang masyarakatnya bergantung hidupnya pada usaha pertambangan tersebut. Pendidikan dan kesadaran: Menyediakan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang dampak pertambangan dan cara-cara untuk memitigasinya. ini membantu masyarakat memahami hak-hak serta turut merawat lingkungan mereka. Kedepan, pemerintah daerah harus menerapkan teknologi yang mengurangi dampak ekologis, seperti metode ekstraksi yang lebih bersih dan efisien.
Ketergantungan Ekonomi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian atau kegiatan ekonomi lokal lainnya bisa menjadi terlalu bergantung pada pekerjaan di sektor pertambangan. Jika sektor pertambangan mengalami penurunan atau berhenti beroperasi, ini dapat menimbulkan masalah ekonomi serius bagi masyarakat. Sisi lain, kesenjangan ekonomi, seringkali hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan, sedangkan sebagian yang lain tidak merasakan dampak apapun. Hal ini yang meningkatkan kesenjangan ekonomi antara kelompok yang mendapatkan keuntungan dan yang tidak di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.
Perubahan Kebijakan dan Prioritas Pemerintahan Baru
Pada setiap pemerintahan baru, program dan kebijakannya seringkali berubah. Ini adalah hal yang wajar, karena setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda untuk setiap daerah. Namun, pemerintahan baru perlu memperhatikan beberapa hal, guna menyelaraskan kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah. Hal ini harus sejalan agar tidak terjadi ketimpangan sosial antara pemerintah dan rakyat. Hal-hal penting seperti infrastruktur, pemulihan ekonomi, serta pendidikan pasca terjadinya bencana alam adalah pekerjaan utama yang harus diselesaikan pemerintah -pasca pilkada- khususnya pada wilayah yang sangat terdampak seperti Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo hingga Kabupaten Gorontalo.
Perubahan dan penetapan prioritas kebijakan ini umumnya berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi selama kampanye Pilkada serta kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan terkini. Pemerintahan baru biasanya akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemilih dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada. Tak lepas dari itu, peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan baru agar tidak terjadi ketimpangan sosial-ekonomi yang lebih besar.
Reaksi Masyarakat di Gorontalo
Pada pemerintahan baru, reaksi masyarakat Gorontalo lahir untuk memberi dukungan secara luas atau kritik yang keras. Dalam mengurai kritikan, masyarakat tentunya akan membandingkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya dan kebijakan yang akan dilaksanakan pemeritahan terpilih dengan melihat program-program yang telah dan akan dijalankan. Masyarakat akan selalu berekspektasi tinggi terhadap pemerintahan baru yang notabenenya menawarkan perubahan. Ekspektasi ini yang membawa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diawal kepemimpinan. Kebijakan-kebijakan baru yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah adalah harapan besar seluruh warga Gorontalo.
Perubahan kebijakan Pemerintah merupakan hal yang wajar dan perlu. Masyarakat Gorontalo perlu memahami dampak dari kebijakan tersebut dan berperan aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tersebut dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun, kritik terhadap janji kampanye yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dijalankan juga menjadi penting untuk pembangunan daerah yang kita cintai ini. Tabik.*
Penulis: Inkrianto Mahmud, S.E., M.M. (Co-Founder Ruang Anak Muda – Connection)
