TNews, SULUT – Proses Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah dimulai. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dengan harapan untuk memastikan keakuratan daftar pemilih sebelum pemilu mendatang.
Kepala Divisi Perencanaan dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu, mengungkapkan bahwa KPU Sulut akan memantau secara mendalam dinamika pleno untuk menetapkan DPS secara resmi.
Dalam wawancara dengan wartawan pada Jumat (16/08/2024), Lanny menjelaskan bahwa proses ini penting untuk menangani segala temuan yang mungkin muncul selama pleno berlangsung.
“Jika ada masalah yang ditemukan selama pleno, kami akan segera menindaklanjutinya. Tergantung pada perkembangan situasi, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur,” jelasnya.
Lanny juga menambahkan bahwa beberapa isu terkait DPS telah muncul pada pleno tingkat kabupaten/kota.
Isu-isu ini akan menjadi fokus utama dalam pleno provinsi untuk memastikan semua rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditindaklanjuti dengan benar.
“Kami akan mendengarkan dan mempertimbangkan semua temuan yang ada, serta berkoordinasi dengan Bawaslu untuk tindak lanjut yang tepat,” tambahnya.
Terkait pemilih ganda, Lanny mengungkapkan bahwa kasus tersebut memang ada. Dalam sistem elektronik Sidalih, ketika ada nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, data otentik diperlukan untuk mengklarifikasi apakah data tersebut memenuhi syarat atau tidak.
Untuk itu, Dinas Dukcapil telah diundang untuk memberikan keterangan mengenai keaslian dokumen kependudukan.
Namun, Lanny juga menyatakan bahwa jumlah pasti pemilih ganda belum bisa dipastikan saat ini. Koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Dukcapil akan dilakukan, terutama di daerah dengan kasus pemilih ganda terbesar seperti di Minahasa.
Lanny juga menambahkan bahwa lokasi pemungutan suara tidak mengalami perubahan signifikan dari pemilu sebelumnya, dengan satu lokasi khusus di Bitung, yaitu untuk pengungsian dari Gunung Ruang.
KPU Sulut berkomitmen untuk memastikan bahwa semua data pemilih akurat dan sesuai dengan ketentuan, sehingga proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. (**)
