TNews, KOTAMOBAGU – Kontroversi kembali mencuat dalam proses pemilihan kepala daerah Kota Kotamobagu setelah kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 03, Nayodo Koerniawan dan Sri Tanti Angkara (NK-STA), melaporkan dugaan penganiayaan ke Polres Kotamobagu.
Laporan ini menyusul pengaduan sebelumnya yang diajukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 1, Meiddy – Syarif (MESRA).
Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu malam, 2 November 2024, di depan Hotel Sutanraja, tempat berlangsungnya debat kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumya Yuliana Simbala, seorang pendukung MESRA, mengklaim bahwa ia diserang oleh oknum anggota Satgas yang diduga berasal dari tim NK-STA.
Dalam laporannya, Yuliana mengaku ditarik rambutnya oleh beberapa pria beruniform Satgas berwarna hitam, yang mengakibatkan luka pada leher bagian belakangnya. Laporan resmi telah diterima dengan nomor LP/B/483/XI/2024/SPKT.
Disisi lain, kuasa hukum NK-STA, Muhammad Iqbal, SH., MH., CTA, mengungkapkan bahwa timnya juga menjadi korban kekerasan dalam insiden yang sama.
Iqbal melaporkan bahwa dua pendukung mereka, Inoma Maylany Manoppo dan Lidya Prasita Galang diduga sengaja ditabrak oleh pendukung MESRA yang menggunakan sepeda motor, mereka tertabrak di bagian kaki kanan.
Tidak puas dengan tindakan pertama, pelaku kembali menabrakkan kendaraan mereka, kali ini mengenai Lidya Prasita Galang yang juga mengalami luka lebam pada kaki kanan.
“Kami merasa perlu melaporkan kejadian ini untuk menegakkan keadilan. Tindakan kekerasan dalam politik tidak dapat dibiarkan dan harus diusut tuntas,” tegas Iqbal saat ditemui di Polres Kotamobagu.
Insiden ini menambah ketegangan dalam atmosfer politik menjelang pemilihan kepala daerah, di mana masing-masing pasangan calon berusaha meraih dukungan maksimal.
Para pendukung dan masyarakat setempat berharap agar pihak kepolisian segera menyelidiki kejadian ini secara transparan untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya etika dalam berpolitik, terutama di masa-masa kritis seperti menjelang Pilkada serentak. (***)
