TNews, SUMUT – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Langkat mulai menerapkan aturan ketat terkait pembayaran jasa publikasi bagi wartawan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran Pemerintah. Aturan baru ini tercantum dalam Surat Pemberitahuan Nomor 500.12-18/Diskominfo/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025.
Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiharto, menjelaskan bahwa pembayaran jasa publikasi hanya akan diberikan kepada wartawan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Dewan Pers. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme, efisiensi, dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran publikasi.
Wahyudiharto menegaskan bahwa kebijakan ini tidak membatasi kebebasan pers, melainkan untuk meningkatkan kualitas wartawan sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers yang berlaku.
“Pemkab Langkat tidak pernah melarang wartawan untuk meliput kegiatan pemerintah. Yang kami atur adalah mekanisme pembayaran jasa publikasi, agar lebih profesional, tepat sasaran, dan efisien, sesuai dengan arahan Presiden,” tegas Wahyudiharto.
Ia juga berharap kebijakan ini dapat mendorong kemitraan yang lebih profesional antara pemerintah daerah dan media.*
Peliput: Nanda Putra
