TNews, MANADO – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Michaela E. Paruntu (MEP), menyampaikan pentingnya kajian yang lebih mendalam terkait pengelolaan komoditas perkebunan, khususnya tanaman nilam, dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal ini diungkapkan MEP dalam diskusi yang melibatkan Dinas Perkebunan setempat, dengan fokus pada upaya untuk mengatur harga jual dan menetapkan standar harga yang adil bagi produk nilam.
Menurut MEP, meskipun produk nilam memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, masalah harga jual yang tidak terstandarisasi menjadi salah satu tantangan utama. “Saya minta kepada Dinas Perkebunan agar melakukan kajian yang mendalam dan memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebijakan harga jual nilam,” ujarnya.
Dia juga menegaskan pentingnya penerbitan peraturan yang bisa mengatur harga jual, mungkin melalui Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi Sulut, untuk memastikan bahwa harga nilam tidak ditentukan semena-mena. MEP berharap, dengan adanya regulasi yang jelas, harga jual nilam dapat stabil, memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani, serta menghindari ketidakpastian pasar.
Isu harga jual yang tidak menentu ini, menurut MEP, juga menjadi bagian dari agenda hilirisasi yang digagas oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, guna meningkatkan nilai jual produk pertanian. “Hal ini harus dilakukan agar nilam bisa menjadi produk unggulan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, serta meningkatkan pendapatan petani,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, MEP juga menyebutkan kekhawatiran adanya penurunan harga ketika produksi nilam meningkat. “Saya ingin memastikan agar ketika produksi nilam semakin banyak, harganya tidak justru turun. Harus ada regulasi yang mengatur agar produksi nilam tetap membawa keuntungan bagi petani,” tambahnya. (Shera)
