TNews, SULUT – Gejolak dualisme kepengurusan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus memanas! Setelah kabar kontroversial mengenai kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai PWI versi KLB, kini konflik tersebut merambat ke Sulawesi Utara.
Vanny Laopatty, alias Maemosa, yang mengklaim diri sebagai Plt Ketua PWI Sulut, membuat gebrakan dengan melantik sejumlah pengurus daerah di beberapa kabupaten. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan: salah satu pelantikan justru ditolak secara tegas oleh penerima jabatan!
Herman Marentek, seorang senior jurnalis, yang baru saja dilantik oleh Maemosa sebagai Plt Ketua PWI Kabupaten Minahasa Selatan, tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan. Ia menolak jabatan tersebut setelah mempelajari ketidakjelasan dan kelegalan organisasi PWI versi Maemosa yang sedang bergolak.
“Ini sangat berat bagi saya, tapi saya dengan jujur mundur dan menolak mandat ini,” ungkap Marentek dengan tegas. Pelantikan yang dilaksanakan pada malam hari di sebuah restoran pantai di Amurang itu menjadi momen bersejarah yang mengundang perhatian banyak pihak.
Marentek menegaskan bahwa ia lebih memilih untuk tetap berada di PWI yang sah dan menjaga solidaritas antarwartawan di Minahasa Selatan. “Saya masih tetap dengan organisasi yang saya pegang saat ini, saya menolak bergabung dengan PWI Maemosa,” ujar Marentek dengan penuh keyakinan.
Di sisi lain, Ketua PWI Sulut versi sah, Drs. Voucke Lontaan, tidak tinggal diam. Dengan tegas, ia menyebutkan bahwa SK Plt yang diterbitkan oleh PWI versi Maemosa adalah SK abal-abal, dan organisasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. “Mana boleh Plt melantik Plt? Ini benar-benar aneh! Mereka ini belajar berorganisasi di mana?” kata Voucke, dengan nada tegas dan penuh keheranan.
Voucke menambahkan, kelompok yang mengklaim diri sebagai PWI Sulut versi KLB ini jelas-jelas melanggar AD/ART PWI dan tidak memiliki legal standing dari Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, menurut Voucke, hingga saat ini kasus ini sedang diproses di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen akta notaris yang mencatut nama-nama Ketua PWI Provinsi, padahal mereka tidak terlibat dalam KLB tersebut.
Voucke tidak ragu untuk menyebutkan bahwa PWI versi KLB yang dipimpin Maemosa adalah organisasi “liar” tanpa dasar hukum. “Saya tidak peduli dengan sekelompok orang yang mengaku PWI Sulut versi KLB, tetapi ini benar-benar lucu. Plt Ketua PWI Sulut yang ilegal, bentuk Plt PWI di Kabupaten Bolaang Mongondow pun ilegal!” sindir Voucke dengan tajam.
Menurutnya, jika seseorang paham tentang organisasi, maka seharusnya mereka mengikuti aturan yang ada, bukan sekadar sembarang comot jabatan. “Apakah mereka paham berorganisasi atau tidak? Kalau paham, seharusnya malu dengan tindakan konyol ini,” ujar Voucke dengan nada penuh sindiran.*
