TNews, BOLMONG RAYA — Upaya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) kembali mendapat suntikan semangat. Pada Minggu, 3 Mei 2025, puluhan pemuda dari wilayah Bolmong Raya menggelar diskusi strategis dan membentuk Forum Komunikasi Percepatan Pembentukan Provinsi Bolmong Raya atau disingkat Forkom P3BMR.
Forum ini menjadi inisiatif akar rumput yang cukup signifikan, mencerminkan tekad generasi muda untuk memperjuangkan pemekaran wilayah yang telah lama dinanti-nantikan. Forum dikomandoi oleh Anhar Pasambuna sebagai koordinator, dengan Murdiono Mokoginta sebagai sekretaris.
Forkom P3BMR dibentuk untuk mendukung langkah-langkah Panitia Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) yang dipimpin oleh tokoh senior Drs. Jainuddin Damopolii. Dalam pernyataan resminya, Forkom menegaskan bahwa mereka siap menggerakkan jaringan pemuda dan tokoh masyarakat lintas kabupaten/kota di Bolmong Raya guna mempercepat proses politik dan administratif pembentukan provinsi baru ini.
Langkah pertama yang akan ditempuh Forkom adalah melakukan audiensi resmi dengan Panitia P-BMR, guna menyelaraskan strategi dan agenda bersama. Setelah itu, Forkom akan menggelar konsolidasi besar-besaran di lima wilayah administratif yang akan menjadi bagian dari provinsi baru, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bolmong Utara, dan Kota Kotamobagu.
“Target kami melibatkan sedikitnya 100 tokoh kunci dari berbagai latar belakang—tokoh adat, agama, akademisi, dan pemuda—untuk membentuk barisan yang solid dan representatif dalam memperjuangkan pembentukan provinsi,” ujar Anhar Pasambuna.
Puncak dari gerakan ini adalah rencana audiensi bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Forkom berharap, dengan momentum politik yang kini menguntungkan, aspirasi pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya bisa diwujudkan bersamaan dengan pengesahan DOB Kota Langowan, yang disebut-sebut hampir pasti terbentuk tahun ini.
“Ini bukan hanya soal pemekaran administratif, tapi tentang keadilan pembangunan dan pengakuan atas identitas serta potensi Bolmong Raya,” ujar Murdiono Mokoginta.
(Konni Balamba)
