TNews, OPINI – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Gorontalo menyambut dengan antusias hadirnya Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif progresif yang dicanangkan oleh Wali Kota Gorontalo, Bapak Adham Dambea. Inisiatif ini diyakini sebagai solusi konkret terhadap tingginya angka anak putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.
Data dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo mencatat sebanyak 2.443 anak putus sekolah, terdiri dari 1.115 anak belum pernah bersekolah, 807 anak drop out (DO), dan 521 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari keluarga tidak mampu dan miskin ekstrem.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 12.970 orang, atau 5,74% dari total populasi, mengalami peningkatan sekitar 350 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pembelajaran alternatif yang inklusif dan membumi—tempat masyarakat dapat belajar, berpikir kritis, berbagi pengalaman, serta memperkuat solidaritas dan keterampilan hidup. Ini adalah bentuk pendidikan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membebaskan dan memerdekakan rakyat dari belenggu kebodohan struktural.
Ketua LMND Eksekutif Kota Gorontalo, Abdul Razak Konoli, menyatakan:
> “Sekolah Rakyat harus menjadi rumah bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Bukan hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana mengorganisasi diri, memperjuangkan hak, dan membangun masa depan bersama. Pendidikan bukan hak istimewa, tetapi hak setiap anak bangsa.”
LMND mendorong agar Sekolah Rakyat terus diperluas dan difasilitasi dengan pendekatan partisipatif serta berorientasi pada keadilan sosial. LMND percaya, perubahan tidak lahir dari menara gading, tetapi dari ruang-ruang rakyat seperti Sekolah Rakyat ini—tempat kesadaran tumbuh dan kekuatan kolektif dibangun.*
