TNews, SULUT – Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2025–2030, Yulius Sevanus dan J. Victor Mailangkay, memasuki babak baru: evaluasi besar-besaran terhadap struktur birokrasi Pemprov Sulut. Publik, pengamat, hingga tokoh masyarakat menanti langkah konkret dari duet pemimpin ini dalam merombak dan merumuskan “Kabinet Sulut Merah Putih”, yang disebut-sebut sebagai pondasi utama pemerintahan lima tahun ke depan.
Menariknya, nama-nama birokrat dari Bolaang Mongondow Raya (Bolmong Raya) kini mencuat dan dinilai layak serta potensial mengisi sejumlah posisi strategis.
Sejumlah nama seperti Tahlis Gallang, Abdullah Mokoginta, Jusnan Mokoginta, Agung Adati, Marzanzius Arvan Ohy, Parman Ginano, Renti Mokoginta, dan Fahri Damopolii mulai disebut-sebut dalam berbagai simulasi dan analisis komposisi kabinet oleh kalangan pengamat dan elemen masyarakat sipil.
Menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik M. Tumbelaka, masa enam bulan pasca pelantikan adalah momen strategis bagi Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor untuk menyusun ulang mesin birokrasi yang kuat dan adaptif. Ia menegaskan bahwa proses evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan kebutuhan mutlak dalam menjawab tantangan sosial-politik yang semakin kompleks.
“Sulut butuh birokrasi yang tidak hanya loyal, tapi juga kompeten dan progresif. Perubahan iklim politik dan ekonomi di tingkat nasional dan global menuntut itu,” tegas Tumbelaka.
Namun demikian, ia juga menggarisbawahi sebuah tantangan mendasar: baik Yulius maupun Victor tidak berasal dari latar belakang birokrasi. Hal ini membuat mereka berpotensi tidak sepenuhnya memahami kekuatan SDM yang ada, khususnya di daerah-daerah strategis seperti Bolmong Raya.
Di sisi lain Sebagai wilayah dengan segudang kader potensial, Bolmong Raya kini mendapat perhatian serius. Para birokrat asal wilayah ini tidak hanya memiliki rekam jejak mumpuni di tingkat kabupaten/kota, tapi juga pengalaman di struktur pemerintahan provinsi hingga kementerian.
Tahlis Gallang, misalnya, kini menjabat sebagai Pj. Sekretaris Provinsi Sulut, dan telah disebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi definitif. Abdullah Mokoginta, saat ini Sekda Kabupaten Bolmong, juga digadang-gadang untuk masuk dalam lingkaran “asisten inti” Setda Provinsi. Sementara Jusnan Mokoginta dan M. Arvan Ohy masing-masing dinilai layak menempati posisi strategis seperti Staf Ahli Gubernur atau bahkan kepala dinas teknis seperti Dinas Kesehatan dan BPSDM.
Agung Adati, Renti Mokoginta, Parman Ginano dan Fachri Damopolii juga mencuat sebagai nama-nama yang mampu mengisi jabatan kepala biro hingga posisi pimpinan OPD strategis. Ini menjadi indikasi kuat bahwa Bolmong Raya tak sekadar menyetor nama, tapi menawarkan kapasitas dan integritas birokrasi.
Untuk mendukung proses evaluasi birokrasi yang lebih objektif, Tumbelaka bersama sejumlah pensiunan birokrat, jurnalis senior, dan tokoh masyarakat, telah menyusun sebuah kajian awal berbasis empat variabel utama: Leadership, Integritas, Kepekaan, dan Kompetensi.
Kajian ini bertujuan menjadi masukan konstruktif bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menentukan figur-figur yang akan mengisi jabatan kunci dalam struktur pemerintahan.
“Memang belum sempurna. Tapi kajian ini adalah sumbang saran kecil dari masyarakat Sulut untuk pemerintahan Yulius–Victor,” ujar Tumbelaka.
Meski begitu, ia tak menampik masih adanya kendala, terutama dari sisi subjektivitas responden dalam proses penjaringan data. Namun secara umum, inisiatif ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil aktif terlibat dalam mengawal pemerintahan baru.*
Laporan: Konni Balamba
