TNews, JAKARTA – Kejadian tak biasa menimpa seorang reporter CNN Indonesia yang sehari-hari meliput kegiatan di Istana Negara. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) mencabut izin liputan Istana milik reporter tersebut setelah ia menanyakan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri dan memberikan keterangan pers di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Awalnya, Presiden Prabowo menjelaskan hasil pertemuannya dengan sejumlah kepala negara di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, ketika hendak meninggalkan wartawan, reporter CNN Indonesia menyelipkan pertanyaan mengenai dugaan meluasnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah, dan apakah Presiden sudah memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Mendengar pertanyaan tersebut, Prabowo sempat berbalik dan memberikan jawaban singkat:
“Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujar Presiden.
Namun, menurut sejumlah narasumber, pihak BPMI Setpres kemudian memanggil reporter CNN Indonesia dan menyatakan keberatan atas pertanyaan itu, yang dianggap di luar konteks agenda resmi Presiden. Tak lama setelahnya, kartu liputan Istana milik reporter tersebut resmi dicabut.
Perlu diketahui, kartu liputan Istana merupakan dokumen khusus yang hanya diberikan kepada wartawan terpilih dengan syarat ketat. Tanpa kartu tersebut, seorang wartawan tidak bisa mengakses langsung kegiatan di dalam Istana Negara.
Hingga berita ini diturunkan, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan keterangan resmi. Begitu pula dengan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Yusuf Permana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang belum merespons permintaan konfirmasi.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengaku sudah menerima laporan insiden tersebut. “Kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak untuk menelusuri persoalan ini,” ujarnya singkat.
Kasus pencabutan izin liputan ini menimbulkan sorotan publik terkait kebebasan pers dan hubungan antara pemerintah dengan media di era pemerintahan Prabowo.*
Peliput: Petrus
