TNews, OPINI – Dalam sistem demokrasi, pejabat publik sejatinya adalah pelayan rakyat. Mereka digaji dari uang negara, dipilih atau diangkat untuk menjalankan amanah, dan wajib mempertanggungjawabkan tindakan serta kebijakan yang mereka ambil. Sayangnya, tidak semua pejabat memahami esensi dari peran tersebut. Salah satu contohnya terlihat dari maraknya sikap pejabat yang enggan memberi tanggapan saat dimintai keterangan oleh wartawan.
Fenomena “diam seribu bahasa” ini menjadi ironi ketika publik justru sangat membutuhkan kejelasan dan transparansi. Dalam banyak kasus baik dugaan korupsi, kebijakan yang merugikan rakyat, atau proyek bermasalah wartawan kerap kali hanya disambut dengan pintu tertutup, atau pernyataan singkat yang tidak menjawab inti persoalan.
Pentingnya Media Sebagai Jembatan Informasi
Wartawan bukan sekadar pemburu berita sensasional. Mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat. Ketika mereka bertanya, itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyuarakan keresahan publik. Maka, ketika seorang pejabat menolak diwawancarai, tak merespon kala dikonfirmasi, atau memilih menghindar, itu bukan hanya menutup diri dari media, tetapi juga menutup diri dari rakyat.
Tak terkecuali satu pengalaman penulis saat meminta konfirmasi kepada pejabat eselon II Pemko Medan terkait masalah teknis. Padahal termasuk masalah sederhana yang ditanyakan, namun begitulah, diam seribu bahasa.
Dengan fungsi yang strategis sebagai mitra kerja Pemko, sebelumnya Walikota Medan sudah menginstruksikan bawahannya untuk membuka diri dan memberikan informasi seluasnya yang dibutuhkan oleh kalangan pers.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mengapa diam? Jika tidak ada yang salah, seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi. Penolakan untuk memberikan keterangan sering kali justru memperkuat dugaan bahwa ada yang sedang disembunyikan.
Diam bukan hanya tidak menjawab pertanyaan, tapi bisa menjadi bentuk komunikasi terselubung yang menyiratkan: “saya tidak ingin kalian tahu.”
Pejabat Bukan Raja, Media Bukan Musuh
Kritik keras perlu diarahkan pada pola pikir pejabat yang masih menganggap dirinya sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Mereka lupa bahwa keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas. Mereka juga lupa bahwa media bukanlah lawan politik, melainkan mitra dalam menjaga demokrasi tetap hidup dan sehat.
Kurangnya Pemahaman Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Pejabat yang dinilai tidak paham Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menggarisbawahi bahwa masih banyak pejabat publik yang belum memahami atau mengabdikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan UU KIP.
Hal ini ini tercermin dari penolakan pemberian informasi yang tidak tepat, penggunaan alasan pengecualian yang tidak relevan, hingga tidak tersedianya pejabat atau mekanisme untuk memfasilitasi permintaan informasi publik oleh masyarakat. Ujungnya menghambat partisipasi masyarakat dan praktik good governance.
Kunci dari good governance adalah keterbukaan informasi publik. Jika pejabat tidak memahaminya, tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan akan sulit tercapai.
Menuntut Etika dan Tanggung Jawab
Sudah saatnya masyarakat menuntut standar etika yang lebih tinggi dari para pejabat. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk menjawab pertanyaan wartawan dengan jujur, terbuka, dan tepat waktu. Jika tidak, bagaimana rakyat bisa menilai kebijakan? Bagaimana kontrol publik bisa berjalan?
Diam bukan emas jika menyangkut urusan publik. Pejabat yang tidak mau bicara adalah pejabat yang lupa siapa yang memberinya kekuasaan.
Akhirnya, kebanyakan kalau sudah digiring kenakan baju oranye, barulah tersenyum pahit dan melambaikan tangan ke arah wartawan, nasi sudah jadi bubur.*
Oleh : Putra Nanda/ Korwil Sumut Totabuannews
