SEJAK dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) periode 2025–2030, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025), pasangan Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid, terus melanjutkan roda pemerintahan dengan ritme yang relatif stabil.
Namun delapan bulan berlalu sejak pelantikan, publik mulai bertanya-tanya: kapan gebrakan besar dalam bentuk rolling atau rotasi jabatan dilakukan? Hingga kini, belum ada tanda-tanda perombakan besar di tubuh birokrasi Pemkab Bolsel, sementara isu rotasi jabatan dalam waktu dekat semakin santer beredar di kalangan aparatur dan masyarakat.
Rotasi jabatan sejatinya merupakan instrumen penting dalam manajemen pemerintahan modern. Ia bukan sekadar pergantian posisi pejabat, tetapi bagian dari upaya pembaruan dan penataan organisasi agar lebih efisien, segar, dan adaptif terhadap perubahan.
Dalam konteks kepemimpinan Iskandar–Deddy, rotasi bisa menjadi simbol transisi dari masa konsolidasi menuju penguatan arah kebijakan baru untuk lima tahun ke depan. Karena itu, langkah ini bukan hanya ditunggu, tapi juga akan menjadi ukuran komitmen kepala daerah terhadap profesionalisme birokrasi dan prinsip meritokrasi.
Publik tentu berharap perombakan jabatan nanti bukan sekadar formalitas politik atau bagi-bagi posisi bagi kelompok tertentu. Rotasi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja, kompetensi, serta evaluasi mendalam terhadap capaian program dan pelayanan publik.
Pejabat yang menunjukkan loyalitas kinerja, integritas, serta inovasi patut dipertahankan dan diberi ruang lebih besar. Sebaliknya, unit-unit yang stagnan perlu disegarkan dengan energi baru, agar semangat reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada jargon.
Manfaat rotasi jabatan telah terbukti dalam banyak pengalaman pemerintahan daerah di Indonesia. Langkah ini mampu menciptakan suasana kerja baru, memacu kreativitas ASN, memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, dan mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan atau pola kerja yang terlalu nyaman di satu tempat.
Rotasi juga berfungsi sebagai mekanisme pembinaan, di mana pejabat dapat memperluas pengalaman lintas bidang, memperkaya wawasan, dan memperkuat kemampuan adaptasi menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Namun, di sisi lain, kebijakan rotasi juga mengandung risiko apabila tidak direncanakan dengan cermat. Pergantian yang terlalu cepat, tidak transparan, atau sarat kepentingan pribadi bisa menimbulkan resistensi, bahkan mengganggu kesinambungan program.
Karena itu, pelaksanaannya menuntut ketepatan waktu, komunikasi terbuka, serta dasar pertimbangan yang objektif dan terukur. Rotasi yang dilakukan dengan pendekatan profesional bukan hanya memperkuat kinerja birokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Selama dua periode kepemimpinan sebelumnya, Iskandar–Deddy dikenal mampu menjaga stabilitas politik dan sosial di Bolsel. Kini, di awal periode baru, publik menanti langkah konkret yang menegaskan arah reformasi birokrasi mereka.
Rotasi jabatan dapat menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sekadar mempertahankan yang lama, tetapi juga berani melakukan pembaruan demi efektivitas pemerintahan.
Birokrasi Bolsel saat ini ibarat mesin yang tetap berjalan, namun membutuhkan penyetelan ulang agar lebih bertenaga menghadapi tantangan baru. Gebrakan Iskandar–Deddy dalam melakukan rotasi jabatan bukan sekadar soal siapa ditempatkan di mana, tetapi bagaimana menata sistem agar setiap aparatur merasa memiliki tanggung jawab dan ruang untuk berkontribusi.
Jika rotasi ini dijalankan dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan objektivitas, maka langkah tersebut bukan hanya akan menyegarkan birokrasi, tetapi juga menjadi warisan kepemimpinan yang kuat bagi perjalanan Bolsel lima tahun ke depan.
Publik kini hanya menunggu, kapan gebrakan itu benar-benar diwujudkan, dan sejauh mana rotasi jabatan akan menjadi titik balik menuju birokrasi yang lebih dinamis, adaptif, dan berintegritas.
Editorial: Surahman Mokoagow
