TNews, AMPANA – Aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan di Kantor DPRD setempat, Selasa (23/12/2025). Sejumlah kaca jendela gedung DPRD dilaporkan pecah, sementara beberapa pot bunga di halaman kantor juga rusak.
Pantauan wartawan di lokasi, massa nelayan mulai memadati Jalan Merdeka, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, sejak siang hari. Mereka menyuarakan penolakan terhadap Program Survei Seismik 3D Gorontalo Offshore yang rencananya dilakukan di perairan Teluk Tomini.
Koordinator aksi, Muhaammat Salam, dalam orasinya menegaskan bahwa aktivitas survei migas tersebut dinilai mengancam mata pencaharian nelayan. Ia menyebutkan, sejumlah rumpon milik nelayan dilaporkan rusak bahkan terputus akibat aktivitas survei.
“Rumpon nelayan sudah ada yang diputus. Kami mempertanyakan keberpihakan DPRD dan pemerintah daerah, apakah benar berdiri di sisi rakyat,” teriak Salam di hadapan massa.
Diketahui, Survei Seismik 3D Gorontalo Offshore merupakan proyek strategis nasional yang dilaksanakan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan potensi minyak dan gas bumi di bawah laut. Kegiatan ini mencakup wilayah Cekungan Gorontalo, termasuk perairan lepas pantai Kabupaten Parigi Moutong dan sebagian wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
Nelayan menilai survei tersebut berpotensi merusak ekosistem laut serta berdampak langsung pada hasil tangkapan mereka. Kekhawatiran itulah yang mendorong massa turun ke jalan.
Sebelum tiba di Kantor DPRD, massa aksi lebih dulu mendatangi Polres Tojo Una-Una, Dinas Perikanan, hingga Kantor Bupati. Karena tidak memperoleh jawaban yang dianggap tegas, massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD.
Aksi di DPRD sempat memanas setelah massa menilai respons pimpinan dewan belum memberikan kepastian penolakan. Sejumlah massa membakar ban tepat di depan pintu masuk gedung, menyebabkan asap hitam mengepul dan api membesar di halaman kantor DPRD. Aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur kejaksaan dikerahkan untuk mengamankan situasi.
Sekitar pukul 14.35 WITA, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menemui massa di halaman DPRD. Ia menyampaikan komitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meneruskan tuntutan penolakan nelayan.
Massa kemudian meminta pernyataan sikap yang lebih konkret. Setelah melalui dialog, Bupati Tojo Una-Una, Ketua DPRD, Kapolres, serta perwakilan nelayan akhirnya menandatangani kesepakatan bersama terkait penolakan aktivitas survei migas di wilayah Touna. Aksi pun berakhir dengan tertib menjelang sore hari.*
Peliput: Jefry
