TNews, OPINI – Di tengah gencarnya elite daerah Bengkulu mengampanyekan keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, data resmi Badan Pusat Statistik justru membuka kenyataan yang berlawanan. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 mencatat jumlah angkatan kerja Bengkulu meningkat menjadi 1.154.698 orang, naik 18.125 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan ini tidak diiringi penciptaan lapangan kerja yang sepadan. Sebaliknya, jumlah pengangguran justru bertambah menjadi 39.364 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik ke angka 3,41 persen.
Fakta ini membongkar kegagalan arah pembangunan Bengkulu yang selama ini diklaim berada di jalur yang benar. Kepala BPS Bengkulu secara terbuka mengakui bahwa lonjakan lulusan SMA hingga perguruan tinggi serta berhentinya aktivitas sejumlah perusahaan tambang akibat habis masa izin menjadi faktor dominan meningkatnya pengangguran. Namun pengakuan tersebut sekaligus menegaskan absennya perencanaan transisi tenaga kerja dan lemahnya kebijakan penciptaan lapangan kerja baru.
Alih-alih menjawab persoalan mendasar tersebut, elite Bengkulu justru tampak lebih sibuk menumpuk proyek-proyek yang mudah dipamerkan secara politik. Pembangunan jalan dan pengadaan ambulans terus digenjot, seolah menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Padahal proyek-proyek ini minim efek pengganda ekonomi dan hampir tidak bersentuhan langsung dengan penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Jalan boleh bertambah panjang dan ambulans boleh berderet, tetapi industri tidak tumbuh, UMKM tidak naik kelas, dan sektor produktif baru tak kunjung hadir. Pembangunan infrastruktur ekonomi dasar—seperti kawasan industri, sentra produksi pertanian dan perikanan, hilirisasi sumber daya alam, serta dukungan riil bagi usaha lokal—justru tertinggal dan luput dari prioritas.
Ironi semakin nyata ketika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 44,84 persen tenaga kerja masih didominasi pekerjaan berupah rendah dan minim nilai tambah. Sektor perdagangan yang menyerap 16,73 persen tenaga kerja serta sektor pendidikan sebesar 6,42 persen juga belum cukup kuat menahan lonjakan angkatan kerja baru. Bahkan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 71,78 persen berubah menjadi tekanan sosial karena tidak tersedia cukup pekerjaan untuk menampung antusiasme masyarakat yang ingin bekerja.
Data BPS ini adalah tamparan keras bagi para pengambil kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu selama ini lebih banyak hidup di laporan resmi dan pidato elite, tetapi mati di realitas rakyat. Selama orientasi pembangunan masih bertumpu pada proyek simbolik dan bukan pada infrastruktur ekonomi produktif yang menyentuh langsung penciptaan kerja, maka pengangguran akan terus menjadi wajah paling jujur dari kegagalan pembangunan Bengkulu.
Vox Populi VD mengingatkan: pembangunan tanpa pekerjaan adalah ilusi. Dan setiap elite yang merayakan pertumbuhan di tengah meningkatnya pengangguran, sejatinya sedang merayakan kegagalannya sendiri.*
Opini: vox Populi VD
