TNews, JAKARTA — Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dalam memperkuat fondasi penataan ruang kembali dipercepat. Rabu, 10 Desember 2025, Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA., S.E., M.E., mendatangi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN di Jakarta untuk membahas percepatan dokumen tata ruang yang dinilai krusial bagi keamanan investasi di daerah.
Meskipun audiensi berlangsung di ruang pertemuan, suasana diskusi terasa dinamis—mirip tensi sebuah pertandingan taktis—di mana Pemkab Tanjab Barat dan Ditjen PPTR beradu argumen teknis demi memastikan arah pembangunan wilayah semakin presisi. Wabup Katamso menegaskan bahwa arah penataan ruang yang jelas adalah kunci bagi pelaku usaha agar merasa aman menanamkan modalnya.
“Kepastian konsep tata ruang itu seperti peta permainan. Tanpa kejelasan, investor akan ragu untuk bergerak,” kata Katamso usai pemaparan.
Ia menjelaskan bahwa Tanjab Barat telah memiliki sejumlah dokumen penting, seperti Perda RTRW dan Perda Lahan Budidaya Berkelanjutan (LB2B). Selain itu, satu kecamatan juga telah menetapkan RDTR, meski kecamatan lainnya masih harus mengejar ketertinggalan.
Sementara untuk pengaturan ruang laut dan pesisir, Pemkab menegaskan tetap mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi agar sinkron dengan rencana tata ruang skala provinsi.
Dari pihak ATR/BPN, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Dr. Ir. Andi Renald, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., QCRO, menilai Tanjab Barat perlu tancap gas dalam penyelesaian RDTR—khususnya di kecamatan prioritas yang nanti akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau RDTR selesai, pola pengembangan wilayah bisa lebih terarah. Ibarat pertandingan, ini menentukan strategi besar agar pembangunan tidak salah langkah,” ujarnya.
Katamso hadir bersama dua pejabat teknis Pemkab Tanjab Barat: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, M. Rizapahlevi, S.E., M.M., serta Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Gusmardi, S.T., M.E. Di pihak ATR/BPN, sejumlah pejabat teknis turut bergabung memberikan masukan terkait tata ruang dan kendala alih fungsi lahan.
Audiensi yang berlangsung lebih dari satu jam itu menjadi salah satu rangkaian penting dalam memperkuat fondasi pembangunan kabupaten, sekaligus memastikan iklim investasi di Tanjab Barat tetap kompetitif.*
Peliput: Wanito
