TNews, BENGKULU – Bengkulu tengah memasuki babak baru yang memantik perhatian publik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, aparat penegak hukum menyisir sejumlah kebijakan masa lalu yang menyeret nama mantan kepala daerah. Ahmad Kanedi, Imron Rosyadi, Gusnan Mulyadi, hingga Bando Amin kini berada dalam sorotan Kejaksaan melalui berbagai perkara yang berkaitan dengan kebijakan saat mereka masih menjabat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah rangkaian penyelidikan tersebut murni bagian dari penegakan hukum, atau justru tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik daerah menuju kontestasi masa depan, bahkan jelang 2030?
Kasus yang dikaitkan dengan Ahmad Kanedi berhubungan dengan pengelolaan aset strategis daerah yang diduga berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, Imron Rosyadi disorot dalam persoalan kebijakan sektor pertambangan batu bara yang kini dipersoalkan dari sisi legalitas dan dampaknya terhadap potensi kerugian negara.
Di Bengkulu Selatan, nama Gusnan Mulyadi mencuat setelah aparat melakukan penggeledahan terkait dugaan penerbitan sertifikat hak milik di kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Rabang. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek administrasi pertanahan, tetapi juga perlindungan kawasan hutan dan tata kelola sumber daya alam.
Adapun Bando Amin kembali menjadi perhatian publik melalui pengembangan penyelidikan proyek Gelanggang Olahraga Raga (GOR) daerah yang kini kembali dibuka oleh penyidik. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik yang diambil bertahun-tahun lalu tetap dapat diuji oleh hukum di masa sekarang.
Secara prinsip, penegakan hukum memang tidak mengenal batas waktu jabatan. Setiap kebijakan yang diduga menimbulkan kerugian negara wajib diperiksa. Namun publik juga tidak bisa mengabaikan momentum. Ketika sejumlah figur politik berpengaruh diperiksa dalam periode yang berdekatan, persepsi politik tak terhindarkan muncul di ruang publik.
Di sinilah tantangan terbesar penegakan hukum berada: bukan hanya bekerja secara benar, tetapi juga memastikan prosesnya terlihat adil dan transparan. Kepercayaan masyarakat lahir dari keterbukaan, bukan sekadar tindakan hukum yang bersifat simbolik.
Vox Populi memandang fenomena ini sebagai refleksi penting bagi tata kelola pemerintahan daerah. Jika proses hukum berjalan murni berdasarkan bukti, maka ini menjadi momentum pembersihan sistem birokrasi dari praktik lama yang bermasalah. Namun jika penegakan hukum terseret dalam arus kepentingan politik, maka yang terjadi hanyalah pergantian aktor tanpa perubahan budaya kekuasaan.
Menuju 2030, Bengkulu dihadapkan pada pilihan: membangun tradisi pemerintahan yang akuntabel atau kembali terjebak dalam siklus lama antara kekuasaan dan perkara hukum.
Rakyat tidak membutuhkan drama elite. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum berdiri tegak tanpa pesanan dan tanpa pengecualian.*
Vox Populi VD — Suara Rakyat Mengawasi Kekuasaan
