TNews, TANJAB BARAT — Ketimpangan antara besarnya usulan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar di Kuala Tungkal, Selasa (17/3/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Tanjab Barat, Katamso, mengungkapkan total usulan program pembangunan yang masuk mencapai sekitar Rp3,1 triliun. Sementara itu, kemampuan riil anggaran daerah hanya berada di kisaran Rp1,1 triliun.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Selisihnya cukup jauh. Tidak semua usulan bisa kita akomodasi, jadi harus benar-benar dipilah mana yang paling mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Katamso di hadapan peserta Musrenbang.
Ia menekankan, sektor-sektor dasar seperti infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan, serta pendidikan harus menjadi fokus utama dalam perencanaan tahun mendatang.
Di sisi lain, capaian ekonomi daerah justru menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.
Meski demikian, Katamso mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah lengah, mengingat tekanan fiskal masih cukup besar, terlebih dengan dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi daerah.
Untuk menutup celah pembiayaan, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama melalui optimalisasi dana transfer ke daerah. Selain itu, keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan juga dinilai perlu diarahkan agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan.
Dalam pembahasan perencanaan tahun 2026, isu lingkungan dan peran generasi muda turut mencuat. Pemerintah daerah menyoroti pentingnya perbaikan sistem pengelolaan sampah, dari metode pembuangan terbuka menuju sistem yang lebih ramah lingkungan.
Sementara itu, partisipasi pemuda mulai diakomodasi dalam proses perencanaan. Aspirasi yang dihimpun akan dimasukkan ke dalam dokumen pembangunan agar lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Katamso juga menyinggung pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Ia berharap setiap desa setidaknya memiliki satu program prioritas yang benar-benar terealisasi, guna menghindari kejenuhan masyarakat akibat usulan yang berulang tanpa kepastian.* (Wanito)
