TNews, GORONTALO — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, isu pasokan energi dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menjadi perhatian dalam pertemuan antara Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Gusnar Ismail di Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (3/3/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, bersama jajaran manajemen. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari satu jam dengan dua pokok bahasan utama: kesiapan pasokan BBM dan LPG selama periode Ramadan–Idulfitri (RAFI) serta penguatan tata kelola PBBKB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Dalam pertemuan itu, Pertamina memaparkan proyeksi kenaikan konsumsi energi yang lazim terjadi selama Ramadan hingga arus mudik dan balik Lebaran. Strategi yang disiapkan antara lain penambahan stok (build up) BBM dan LPG, penguatan distribusi ke SPBU dan pangkalan, serta pengaktifan Satuan Tugas RAFI untuk pemantauan harian.
Deny menyebut stok energi di wilayah Gorontalo dalam kondisi aman, namun pengawasan distribusi akan diperketat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di titik-titik dengan mobilitas tinggi.
Di sisi lain, pembahasan PBBKB juga menjadi fokus. Pertamina menyatakan siap membuka sinkronisasi data penyaluran BBM sebagai dasar perhitungan pajak daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akurasi dan transparansi penerimaan daerah dari sektor bahan bakar.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Pertamina, baik dalam menjaga stabilitas pasokan energi maupun optimalisasi pendapatan daerah.
“Transparansi data dan komunikasi yang intens menjadi kunci agar pelayanan energi ke masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendukung penerimaan daerah,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi menjelang periode dengan tingkat konsumsi energi tertinggi dalam setahun. Pemerintah daerah berharap distribusi berjalan lancar tanpa gejolak harga maupun kelangkaan, sementara Pertamina memastikan kesiapan operasionalnya untuk menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat. *
