TNews, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (3/5/2021). Dalam LHP yang diserahkan langsung oleh Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Olly Dondokambey, Pemprov Sulut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Disaksikan langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi, opini WTP ini merupakan yang ketujuh kalinya diraih Pemprov Sulut.
Anggota IV BPK RI Isma Yatun menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan hal yang wajar dalam upaya mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik. “Pemeriksaan keuangan ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” dalam laporan keuangan. Jika ditemukan penyimpangan ataupun pelanggaran, harus diungkap dalam LHP. Terlebih jika berdampak pada potensi maupun indikasi kerugian negara,” jelasnya.
Dalam kesempatannya, Isma Yatun mengungkapkan beberapa catatan penting auditor yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut. Meski demikian, Isma menyampaikan secara material tidak mempengaruhi opini kewajaran laporan keuangan. Dan atas capaian WTP, Isma memberikan ucapan selamat kepada Pemprov. Sulut. “Banyak selamat kepada Pemprov Sulut yang sudah mempertahankan opini WTP dan diketahui WTP merupakan opini terbaik yang disematkan oleh BPK RI atas laporan keuangan,” ucapnya.
Selanjutnya, pemeriksaan dan penyerahan LKPD, BPK juga menyerahkan LHP Long Form Audit Report (LFAR) kepada Pemprov Sulut. LFAR merupakan pengujian atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Untuk itu, melalui LFAR diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam mengelola sumber daya di daerah masing-masing.
Ketua DPRD Fransiscus Silangen mengatakan bahwa DPRD sebagai mitra kerja memberi apresiasi atas prestasi pemprov tersebut. Ia mengatakan prestasi itu akan diimplementasikan dalam pembangunan daerah.”Kita semua harus sepakat bahwa akuntabilitas dan disiplin penggunaan keuangan negara harus menjadi komitmen bersama. Berkaitan dengan itu, BPK RI saat ini akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020,” ujarnya.
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan pemerintah dan rakyat Sulut tentunya sangat mengharapkan laporan hasil pemeriksaan ini dari tahun ke tahun dan predikat WTP akan bertambah terus sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik. “Ada satu catatan adalah WTP ini bukanlah kata akhir, melainkan bagaimana kita harus melaksanakan tugas pemerintah yang betul-betul, menjalankan sesuai aturan yang ada, serta harus mengedepankan transparansi sehingga masyarakat melihat secara langsung,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.”Terima kasih, apa yang dicapai ini tak lepas dari sinergitas antara Pemprov dan DPRD Sulut,” sambungnya.
Selain itu, Gubernur juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” tukasnya.
David Rumondor
