TNews, NASIONAL – Dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan memunculkan fakta-fakta baru. Hal-hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR. Sebelumnya, 279 juta data WNI tersebar dalam forum hacker Raid Forums, disinyalir ratusan juta data ini milik BPJS Kesehatan dan mengalami kebocoran. Kasus dugaan kebocoran data WNI ini sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Disebutkan, 279 juta data WNI tersebut dijual secara online di forum hacker Raid Forums. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga besaran gaji. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan.
Berikut ini 3 fakta terbaru dari kasus dugaan kebocoran data BPJS:
- Ada Data TNI Polri
Fakta baru yang pertama adalah apabila dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan ini benar adanya, risikonya keamanan negara berpotensi terancam. Pasalnya, menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto data TNI-Polri juga masuk di dalam 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang diduga bocor dan dijual di internet. “Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar. Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana,” kata Yuri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).
“Kalau memang benar data itu lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat,” tegasnya. Yuri juga menilai reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) akan tercoreng dengan adanya kasus dugaan kebocoran data ini. BPJS Kesehatan sendiri salah satu lembaga yang bertugas menjalankan JKN. “Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional,” kata Yuri.
- Bos BPJS Kesehatan Tak Yakin
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai dugaan kebocoran yang disandingkan pada data BPJS Kesehatan belum tentu benar. Dia mengakui memang data 279 juta orang Indonesia yang tersebar dan dijual di internet memiliki kemiripan dengan data milik BPJS Kesehatan. Namun, menurutnya hal itu belum terbukti. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi. Sejak Sabtu, 22 Mei yang lalu, dia mengatakan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan investigasi mendalam soal data yang tersebar di internet. “Sebetulnya itu yang ditawarkan benar punya BPJS (Kesehatan) atau bukan? Itu kami belum tahu. Apa itu mirip? Iya. Tapi, datanya belum tahu, itu sedang diinvestigasi,” kata Ali Ghufron dalam rapat yang sama.
- Langkah yang Dilakukan BPJS Kesehatan
Manajemen BPJS Kesehatan melakukan sejumlah langkah preventif untuk melindungi data peserta. Hal ini dilakukan usai adanya dugaan kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan dan dijual di internet. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan dan menunda sementara semua kerja sama terkait pertukaran data BPJS Kesehatan. Pihaknya juga menutup semua data internal dan melakukan investigasi. “Kami amankan titik akses, dengan melakukan penutupan dan lalu invetigasi. Kami juga langsung tunda semua kerja sama terkait pertukaran data,” ungkap Ali Ghufron. Sebagai langkah hukum, pihaknya juga sudah melakukan laporan ke Bareskrim Polri.
Pihaknya juga bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan, untuk memberikan laporan soal dugaan kebocoran data peserta ini. Ali Ghufron mengatakan saat ini sebetulnya BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem keamanan dengan standar internasional. Dia juga menyebutkan sistem keamanan BPJS Kesehatan sudah dibuat berlapis-lapis. “Sistem manajemen keamanan informasi kami sudah mengacu pada regulasi pemerintah dan menerapkan standar internasional sistem keamanan. Kami sudah ada sertifikasi ISO-27001 terkait keamanan data,” kata Ali Ghufron. “Dan demikian juga mengenai sistem keamanan untuk melindungi keamanan data sudah didukung sistem yang terdiri dari beberapa layer keamanan. Seperti kontrol keamanan parimeter, lalu sistem keamanan yang mencakup metdologi keamanan fisik dan digital yang melindungi bisnis secara keseluruhan,” lanjutnya.
Sumber : detik.com
