TOTABUANEWS, Kotamobagu – Setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), 25 personil Anggota DPRD Kota (Dekot) Kotamobagu kembali melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Dalam kunjungan tersebut, mereka terbagi tiga kelompok. Yakni Komisi I berkunjung ke DPRD Provinsi DKI, Komisi II ke Kementrian PU dan Komisi III ke Provinsi Bali.
“Mereka (anggota dekot) berangkat Senin (08/11) kemarin,” ungkap salah satu staf di sekretariat dekot Kotamobagu.
Terpisah, Ketua Komisi I Kadir Rumoroy saat dihubungi membenarkan hal itu. Menurut Politisi Partai Keadilan Sejaterah (PKS) itu, untuk komisi I akan berkunjung ke DPRD DKI Jakarta untuk konsultasi soal Peraturan Daerah (Perda) ketertiban umum. “Yang baru menerapkan perda ketertiban umum adalah Jakarta, maka itu yang kita akan konsultasi nanti,” kata Rumoroy.
Sebab kata Rumoroy saat ini Pol PP Kotamobagu giat untuk melakukan ketertiban, namun landasan perdanya belum ada. “Nanti Pol PP akan mengacu pada perda tersebut,” katanya.
Sedangkan Komisi II melalui wakil Ketua Komisi Ir Ishak Sugeha mengaku bahwa komisi mereka akan berkunjung ke Dirjen Bina Marga Kementrian PU. Hal ini terkait konsultasi soal status jalan nasional, kelanjutan dari Konsultasi DPRD periode 2009 – 2014 lalu.
“Karena jalan nasional yang berada di Kotamobagu, yang terkaver oleh anggaran APBN hanya empat titik. Yakni Jalan Gatot Subroto, Adampe Dolot, Ahmad Yani dan Diponegoro. Sementara yang lain seperti Siliwangi dan Sutoyo masih non status,” kata Ishak.
Selain itu kata Ishak, pihak mereka akan menindak lanjuti soal anggara untuk jalan Ahmad Yani. Untuk Komisi III melalui wakil ketua Komisi Adrianus Mokoginta mengaku, pihak mereka akan akan mengunjugi Provinsi Bali. “Komisi III akan ke pemerintah daerah Bali mengkonsultasi soal pengelolaan pajak Pariwisata, Restoran dan Rumah Makan,” kata Politisi PDIP ini.
Nah tiga sektor tersebut kata Nus, sangat penting untuk Kotamobagu saat ini menjadi Kota yang mulai berkembang di Sulut. “Kita akan belajar tata kelola perhotelan dan pariwisata. Serta mempelajari sumber pendapatan pajak dari Rumah makan,” tandas Nus.
Peliput: Konni Balamba
