TNews, POLITIK – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepala daerah maupun Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting untuk memetakan program terkait percepatan penurunan stunting. Hal itu agar target nasional prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 dapat segera tercapai.
“Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya di rapat koordinasi nasional bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting, yang disiarkan di YouTube TP2AK Stunting, Senin (23/8/2021).
Ma’ruf mengatakan pemetaan tersebut penting agar dapat diketahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi. Selanjutnya dari pemetaan itu dapat disusun langkah berikut untuk mengoptimalkan percepatan penurunan stunting.
“Dari pemetaan tersebut, pemerintah daerah kemudian dapat menyusun rencana kegiatan selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, agar seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima oleh kelompok sasaran,” ungkapnya.
Ma’ruf mengatakan pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Adapun capaian selama 7 tahun terakhir telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019. Ma’ruf meminta capaian penurunan stunting itu tetap dipertahankan agar mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024.
Namun, pelaksanaan beberapa program pada tahun 2020 terpengaruh pandemi, terutama kegiatan layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat. Sementara itu alokasi anggaran dan layanan kesehatan juga terfokus pada upaya untuk mengatasi Covid-19, sehingga kebijakan tersebut juga berdampak pada pelaksanaan penurunan angka stunting.
“Hal Ini tentu saja mempunyai dampak bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ma’ruf Amin juga mengapresiasi kepala daerah yang menyampaikan telah berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting di wilayahnya masing-masing. Hal itu karena komitmen kepala daerah itu dapat menjadikan penurunan stunting sebagai program prioritas sehingga semua sumberdaya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk penurunan stunting.
“Komitmen saudara-saudara sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Kita semua harus bertekad dan bekerja keras agar target ini dapat dicapai,” kata Ma’ruf.
Beragam upaya pemerintah telah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting di antaranya melakukan intervensi gizi spesifik misalnya terkait program peningkatan gizi dan kesehatan. Selain itu pemerintah juga melakukan upaya intervensi gizi sensitif dengan penyediaan air bersih dan sanitasi.
Ma’ruf mengatakan beragam program terkait penurunan stunting telah dijalankan kementerian/lembaga melalui berbagai mekanisme implementasi dan pendanaan. Namun yang ada tantangan bagaimana dapat memastikan anggaran tersebut dapat tepat sasaran.
“Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun dari sumber-sumber lainnya, dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran,” ungkapnya.
Oleh karenanya, menurut Ma’ruf dibutuhkan konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara terkoordinir, dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas. Ma’ruf meminta agar setiap lembaga yang terlibat menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Lebih lanjut, dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan agar kerangka intervensi dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional. Ma’ruf meminta agar penyusunan Rencana Aksi Nasional disusun mengacu pada 5 pilar utama dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 itu, selain itu Rencana Aksi Nasional juga harus disusun dan disepakati bersama antar kementerian/lembaga dan didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pada kesempatan ini, saya meminta agar Rencana Aksi Nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada 5 pilar utama tersebut diatas. Rencana Aksi Nasional juga harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga,” katanya.Arahan Ma’ruf Amin ke Kepala BKKBN terkait Percepatan Penurunan Stunting
Ma’ruf Amin yang juga ditunjuk sebagai Ketua pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu juga memberi arahan kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Ma’ruf juga meminta agar Hasto mengkoordinasikan antar kementerian/lembaga terkait percepatan penurunan stunting.
“Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah untuk memastikan konvergensi antar program dapat terealisasi, dari tingkat pusat hingga ke tingkat Desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga,” ujarnya.
Ma’ruf mengatakan data dari Sekretariat Wakil Presiden yang melakukan pemetaan program, kegiatan dan sumber anggaran di Kabupaten/Kota dan Desa pada akhir 2019 dan awal 2020 menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang diperlukan terkait penurunan stunting telah ada di lapangan yang dibiayai berbagai sumber anggaran. Bahkan di beberapa Desa, jumlah anggaran program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dapat melebihi Rp 1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus, program Kementerian/Lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta Dana Desa.
Ma’ruf mengatakan berdasarkan hasil pemetaan tersebut membuktikan mestinya pemerintah tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar program.
“Jika konvergensi ini bisa diwujudkan, melalui program dan kegiatan yang konvergen, menyasar pada kelompok sasaran utama, yaitu Ibu hamil, Ibu menyusui dan anak di bawah usia dua tahun yang kemudian disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan, dan juga remaja puteri, pasangan usia subur dan anak Balita, maka Insya Allah sasaran 14 persen pada akhir tahun 2024 akan tercapai. Inilah tugas pertama bagi Kepala BKKBN,” ujarnya.
Kemudian Ma’ruf juga meminta agar BKKBN juga terus menggalakkan vaksinasi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dan menyusui yang menjadi sasaran utama dari percepatan penurunan stunting.
“Oleh karenanya, saya berharap BKKBN sebagai lembaga yang menangani keluarga agar dapat terus mendorong vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” ujarnya.
Sumber : detik.com
