TNews, NASIONAL – Pemerintah pusat menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, saat ini ada tujuh provinsi yang menjadi fokus penanganan kemiskinan dari pemerintah pada tahun ini
Ma’ruf mengatakan tujuh provinsi itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua barat.
“Kemiskinan kita sekarang ini menurut data BPS 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih,” ujar Ma’ruf di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).
“Untuk itu pemerintah menargetkan (pengentasan) yang ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024, karena itu kita sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini,” katanya melanjutkan.
Menurutnya ada dua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem tersebut, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan.
“Ini yang kita lakukan hari ini, mencoba rapat koordinasi dengan Jabar bersama lima kabupaten untuk sinkronisasi hal yang harus diselesaikan terutama secara tepat sasaran, harmonisasi data,” katanya.
Seperti diketahui, Ma’ruf melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Ia memimpin rapat didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, berserta lima bupati dari lima kabupaten di Jabar.
Di Jawa Barat terdapat lima kabupaten yang masuk ke dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Lima kabupaten itu, yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, Bandung, Kuningan dan Indramayu. Total terdapat 460.327 penduduk jiwa dengan total rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. “4 persen kemiskinan ekstrem itu dua juta harus kita garap dan keroyok rame-rame supaya mereka naik kelas lebih baik, dua juga itu tersebar di 7 provinsi,” katanya.
“Khusus di Jabar ada lima kokab (kota/kabupaten) yang jadi target untuk dikeroyok rame-rame. Yaitu, Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Yang kalau ditotal ada 480 ribu masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrem. Ini akan kita kolaborasi prinsipnya sinergi kolaborasi intervensi,” ujar Tito.
“Prinsip intervensi ini adalah program yang ada di pemerintah daerah disinergikan, kan ada OPD. Kemudian dikolaborasikan mengajak swasta yang kemudian intervensi dari provinsi dan pusat. Atas koordinasi Pak Wapres semua bergerak ada Mensos, Menko UMKM. Sekarang kita harus masuk data by name by address baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga jelas dan dikolaborasikan dengan program daerah baik bantuan jaring pengaman sosial maupun penguatan,” ujar Tito melanjutkan.
Sumber : detik.com
