TNews, NASIONAL – Kasus dugaan kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan modus remote access jadi sorotan publik. Komisi II DPR meminta investigasi dan audit dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.
“Dari peristiwa yang terjadi di Kabupaten Buol itu, saya minta agar dilakukan investigasi dan audit forensik digital terhadap sistem IT tes seleksi ASN di semua daerah dan instansi yang telah menyelenggarakan tes calon ASN,” ujar Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).
Luqman mengatakan hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme tes seleksi calon ASN. Selain itu, Luqman minta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi hukuman berat.
“Saya minta agar mereka dijatuhi hukuman yang berat. Baik hukuman disiplin pegawai maupun pidana. Praktek kecurangan ini bukan hanya mencoreng integritas BKN dan KemenPAN-RB, tapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional,” jelas Luqman.
Hal senada diutarakan anggota Komisi II Ketu Kasus dugaan kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan modus remote access jadi sorotan publik. Komisi II DPR meminta investigasi dan audit dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.
“Dari peristiwa yang terjadi di Kabupaten Buol itu, saya minta agar dilakukan investigasi dan audit forensik digital terhadap sistem IT tes seleksi ASN di semua daerah dan instansi yang telah menyelenggarakan tes calon ASN,” ujar Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).
Luqman mengatakan hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme tes seleksi calon ASN. Selain itu, Luqman minta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi hukuman berat.
“Saya minta agar mereka dijatuhi hukuman yang berat. Baik hukuman disiplin pegawai maupun pidana. Praktek kecurangan ini bukan hanya mencoreng integritas BKN dan KemenPAN-RB, tapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional,” jelas Luqman.
Hal senada diutarakan anggota Komisi II Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Saan Mustopa. Ia meminta audit dilakukan tidak hanya di Buol, tapi juga di daerah-daerah lainnya.
“Terutama BKN lah yang bertanggung jawab, (agar) proses seleksi ini juga untuk mengaudit di daerah-daerah lain kantor regional lain. Mungkin ini yang baru ketahuan, mungkin ada juga yang lain. Jadi walaupun kita berpikir positif tetapi bahwa yang kita anggap ruang untuk kecurangan dengan model seleksi hari ini itu tertutup, ternyata masih bisa juga ada kecurangan,” lanjut Saan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengaku prihatin atas kejadian dugaan kecurangan seleksi ASN di Buol. Ia minta harus ada proses hukum yang berjalan terkait kasus ini.
“Masyarakat juga (harus) memelototkan matanya terhadap kecurangan-kecurangan itu, kalau perlu orang yang memberitahu itu diberi reward karena dia berani untuk mengungkapkan kecurangan di Buol,” ungkap Guspardi.
Sebelumnya BKN dan BSSN menyelidiki tentang viral dugaan kecurangan seleksi CASN beredar di media sosial. Hasilnya ditemukan adanya indikasi kecurangan dengan modus remote access dalam seleksi CASN di Buol, Sulteng.
“Dari hasil penyelidikan tersebut, BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).
Tim penyelidik menemukan sejumlah bukti yang mendukung indikasi kecurangan tersebut, di antaranya:
- Pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan;
- Hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi;
- Laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan;
- Laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol;
- Hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol;
- Rekaman Kamera Pengawas (CCTV).
“Ada Kecurangan, Komisi II DPR Desaka DPP Partai Nasional Demokrat, Saan Mustopa. Ia meminta audit dilakukan tidak hanya di Buol, tapi juga di daerah-daerah lainnya.
Sumber : detik.com
