TNews, SULUT – DPP PDI Perjuangan (PDIP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandatangani nota kesepahaman dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2022).
Kesepakatan itu sekaitan dengan pendaftaran aset partai di kabupaten/kota hingga provinsi.
Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey mengatakan MoU akan mempermudah mengelola organisasi jika seluruh tanah milik partai didata.
Olly menegaskan, seluruh aset partai harus atas nama DPP PDIP.
“Dengan MoU, maka ada satu kesepahaman sehingga proses sertifikasi tanah di daerah berjalan lancar. Selama ini banyak kendala di lapangan. Karena persepsi kepemilikan dari suatu organisasi politik dan BPN berbeda-beda,” jelas Olly.
Gubernur Sulut ini berharap pendataan bisa selesai tahun ini, sehingga memantapkan PDIP menuju partai modern.
Sementara Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Musriadi, mengapresiasi DPP PDIP.
Menurut Musriadi, PDIP menjadi partai pertama yang melakukan MoU bersama Kementerian ATR/BPN.
“Semoga aset tanah PDIP di seluruh Indonesia tercatat dalam arsip. PDIP jelas membantu pemerintah agar permasalahan pertanahan diminimalisasi,” ujarnya.
Musriadi menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan semua tanah di Indonesia didaftarkan.
“Setelah ini, kami harapkan pengurus PDIP di daerah segera menemui kepala kantor pertanahan di lokasinya masing-masing,” tandasnya.
Selain Olly, turut hadir Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen.
Sekadar informasi, MoU bertujuan sebagai optimalisasi pelaksanaan pendaftaran tanah aset PDIP.
Ruang lingkupnya ada dua, pertama meliputi pendaftaran tanah pertama kali.
Dan yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Sumber : beritamanado
