TNews, JAKARTA – Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan video viral menampilkan Benny Ramdhani yang juga Kepala BP2MI sedang berbicara tatap muka dengan Jokowi.
Benny Rhamdani dan Jokowi duduk di ruangan yang dipenuhi relawan. Benny lalu menyampaikan saran kepada Jokowi mengenai serangan lawan sembari meminta izin kepada Jokowi untuk tempur.
“Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak,” demikian pernyataan Benny yang kini menjadi sorotan.
Sontak saja video itu mengundang reaksi banyak pihak, yang langsung menyerang Benny Rhamdani. Bahkan di beberapa media sosial, banyak nitizen membully benny rhamdani.
Bahkan, PDIP pun merespons video viral relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta izin tempur. PDIP meminta Jokowi meninggalkan relawan tersebut.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah telah melihat video tersebut. Said menilai relawan tersebut justru menjerumuskan Jokowi. Dia mengatakan tugas presiden menyatukan semua pihak.
“Bagi saya, kepada para relawan, tolonglah sebagaimana Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) sampaikan, jangan kemudian mendorong-dorong presiden kita kepada tempat yang tidak semestinya. Jangan jerumuskan presiden kita. Tugas presiden itu menyatukan kita semua,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Said mengatakan Jokowi sebagai presiden harus menerima kritik yang disampaikan. Menurutnya, relawan tidak bisa meminta Jokowi untuk melawan para pihak yang berseberangan.
“Kalau ada perbedaan, ada yang kemudian mengkritik Bapak Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Bapak Presiden, itu harus diterima. Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta Presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda. Maka sebenarnya kalau itu dilakukan maka akan menjerumuskan Bapak presiden kita,” katanya.
Terlebih, lanjut Said, Jokowi memiliki etika yang luar biasa. “Bayangin aja minta restu untuk gempur orang, ya presiden kita punya etik yang luar biasa,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Said pun mengungkit pencapaian Jokowi selama kepemimpinannya yang dianggap telah mengukir legasi. Said meminta Jokowi meninggalkan relawan tersebut.
“Menurut hemat saya, sudahlah, legacy-nya sudah luar biasa, soft landingnya biar enak. Kalau ada relawan ‘yang seperti itu’ tinggalkan saja. Itu bukan relawan itu,” kata Said.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani merespons beredarnya video viral itu. Benny menyebut video yang beredar tak memperlihatkan keseluruhan pembicaraan secara utuh.
Ia mengatakan potongan video diambil di sela acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK). Acara di GBK berlangsung Sabtu (26/11) kemarin. Dia mengatakan percakapan dirinya dengan Presiden Jokowi tak dilakukan secara tertutup.
“Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya, dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden kan tidak hanya saya,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/11/2022).
Benny menyebut di pemerintahan Jokowi mungkin ada hal yang kurang. Namun, kata dia, masih ada tindakan yang terlewatkan sehingga berujung pada serangan.
“Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara,” kata Benny.
“Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019,” sambungnya.
Benny Rhamdani meluruskan narasi terkait ucapan turun ke lapangan. Menurut Benny, hal tersebut hanya gambaran semata.
“Ya itu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa pertama, kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu kan bisa dilakukan dengan cara tadi, masa kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum,” kata Benny.
Ia menegaskan jika ada seseorang yang menyerang presiden secara langsung, ada baiknya diawasi oleh penegak hukum.
“Nggak bolehlah negara ini dengan mimpi ya 275 juta anak-anak biar lebih maju, dirusak oleh sekelompok orang yang tidak pernah move on kemudian memelihara dendam yang diformalin. Kemudian terus berupaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang sesat,” imbuhnya. (**)
