TNews, KABUPATEN BUOL – Setelah dilaunching beberapa waktu lalu oleh Pj Gubernur Provinsi Gorontalo, kini platform digital Beliumkm mulai melebarkan jangkauan usahanya ke Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, PT Rumah UMKM Indonesia selaku pengelola dari platform BeliUMKM telah membuka kantor cabang di Kabupaten Buol,
Platform Beliumkm merupakan karya dari Alham Rusli Habibie dan Taufik Akbar, dimana platform tersebut telah terdaftar sebagai mitra toko daring LKPP untuk penyedia e-purchasing pemerintah pada kanal toko daring LKPP, dengan tujuan melayani transaksi kebutuhan belanja barang/jasa pemerintah dibawah nominal 200 juta rupiah, serta melibatkan pelaku UMKM setempat sebagai pihak pemasok.
Taufik Akbar selaku Direktur PT Rumah UMKM Indonesia pengelola dari platform Beliumkm menyampaikan alasannya memilih Kabupaten Buol.
“Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, selama ini kami melihat dukungan luar biasa dari pemerintah Kabupaten Buol terhadap kemajuan UMKM setempat, semoga kehadiran kami mendapat dukungan dari Bupati Buol dalam rangka menghubungkan belanja barang/jasa pemerintah di Kabupaten Buol, dengan melibatkan pelaku UMKM setempat sebagai pihak pemasok,” ungkapnya.
Untuk mencapai target tersebut serta memberikan layanan kemudahan bagi customer, saat ini PT Rumah UMKM Indonesia telah membuka kantor cabang di ibukota Buol serta menunjuk saudara Zulkifli Hasan sebagai Direktur Perwakilan.
Menariknya pada platform Beli umkm turut meyediakan keperluan belanja perjalanan dinas, seperti akomodasi hotel , jasa transportasi, dan tiket pesawat dengan sistem pembayaran bertempo.
“Fokus kami agar platform Beliumkm mampu memenuhi segala permintaan kebutuhan belanja barang/jasa dari instansi pemerintah di Kabupaten Buol,” tutup Taufik
Kehadiran platform Beliumkm di Kabupaten Buol sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik/e-purchasing paling lambat tahun 2023, dengan cara berbelanja produk dalam negeri kepada pelaku UMKM melalui katalog lokal atau toko daring LKPP.
Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut akan mampu mendorong pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM serta menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Reporter : Gean Bagit
