TNews, KALTIM – Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu memperkuat sumber daya manusia (SDM) serta mampu menurunkan prevalensi Stunting di Kalimantan Timur.
Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi saat membuka Rakor Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Kaltim tahun 2023 di Balikpapan belum lama ini, Rabu (16/3/2023).
Ia menyebut, PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu, termasuk terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan setidaknya salah satu dari Program Keluarga Harapan dapat mencegah stunting pada anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Hadi.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltim itu mengatakan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota saat ini sedang gencar melakukan kegiatan penanggulangan kasus Stunting pada anak dengan berbagai upaya.
Menurutnya, Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting.
“Karena TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko Stunting,” jelasnya.
Lanjut Hadi, perlu menggalang komitmen lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, serta menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan sebagai upaya bersama untuk mengentaskan kasus gizi buruk di Wilayah Kaltim.
“TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan Stunting perlu diberdayakan, diberikan Support dalam hal finansial dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan,” tegasnya.
Hadi berharap, pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dibentuk.
Ia menambahkan, upaya pengentasan stunting harus didukung dengan komitmen semua pihak, dan tidak kalah penting yaitu penerapan perilaku hidup sehat, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita serta peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA).
“Dengan dukungan dan komitmen semua pihak, kita optimistis tahun 2022 ini kasus Stunting di Kaltim bisa ditekan, serta mampu menurunkan prevalensi Stunting menjadi 12,83 persen pada tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.*
Reporter : Martinus
