TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Menyeruaknya dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Kotamobagu, memantik perhatian Polres Bolaang Mongondow.
Kepala Satuan Reskrim Polres Bolaang Mongondow, AKP AA Gede Wibowo Sitepu SIK, mengatakan kalau pihaknya akan menyelidiki dugaan tersebut. “Soal itu, sedang diselidiki,” ujar AKP Sitepu, kepada Media Totabuan, Minggu (27/09/2015).
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dalam kasus berbau dugaan korupsi seperti itu. “Kalau memang ada unsur kerugian negara di dalamnya, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, tiga legislator Kotamobagu memperlihatkan reaksi mereka, terkait dengan dugaan adanya SPPD fiktif dalam lembaga itu. Arman Adati, yang merupakan salah satu anggota DPRD Kota Kotamobagu, hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) di tahun 2013 mengatakan, kalau dirinya tidak mungkin melakukan hal itu. “Saya masuk nanti di akhir tahun 2013. Tentu sebagai ‘orang baru’ dalam DPRD jelas tidak berani melakukan hal-hal seperti itu,” ucap Arman.
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu periode 2009-2014, Diana Roring saat dikonfirmasi, menyatakan rasa kagetnya akan informasi itu. “Saya tidak tahu menahu soal itu. Ini saja saya baru dengar dari kalian wartawan,” imbuh Diana.
Begitu pun dengan mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Kotamobagu periode 2009-2014, Jusran Debby Mokolanut, enggan berkomentar lebih soal itu. “Saya no comment soal itu. Ini sudah mau Idul Adha, kita fokus saja dulu disitu,” tangkis Mokolanut menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan, pekan lalu.
Diketahui dugaan SPPD fiktif ini, dengan bandrol anggaran sekitar Rp1 miliar ini, terjadi sepanjang tahun 2013. Informasi ini terkuak dari salah satu sumber terpercaya yang namanya enggan dikorankan. Dia membeberkan kalau sepanjang tahun itu, ada sekitar 385 SPPD yang dinilai fiktif.
Sementara Sekretaris DPRD Kota Kotamobagu sendiri, Dolly Zulhadji SH, membenarkan kalau pihaknya sempat ditangani oleh aparat penegak hukum untuk meminta dokumen perjalanan dinas para legislator sepanjang tahun 2013. “Iya, belum lama ini memang ada yang datang dari instansi ‘sebelah’ untuk meminta dokumen perjalan dinas para legislator itu,” ungkap Dolly.
KONNI BALAMBA
