TNews, PROBOLINGGO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini Deputi Bidang Pencegahan bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo melakukan gladi atau simulasi sistem peringatan dini bencana antisipasi erupsi Gunung Bromo di Rest Area Cemorolawang Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, Kamis (2/11/2023).
Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional layanan sistem peringatan dini bencana letusan gunung api tahun anggaran 2023 di Kabupaten Probolinggo. Simulasi peringatan dini ini adalah bagian penguatan respon bagi masyarakat dalam menghadapi erupsi gunung api Bromo.
Simulasi peringatan dini ini diikuti oleh sekitar 70 orang yang terdiri dari Tim Siaga Bencana Desa, perwakilan OPD/BPBD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta perangkat desa, perwakilan Forkopimka dan perwakilan PVMBG.
Kegiatan ini dilakukan berupa pemasangan instrumentasi alat peringatan dini bencana letusan gunung api dan peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah/desa dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Dalam kegiatan tersebut diserahkan secara simbolis Instrumentasi Peringatan Dini Bahaya Letusan Gunung Api oleh anggota Komisi VIII DPR RI Anisa Syakur berupa alat komunikasi radio kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief.
Kepala Subdirektorat Diseminasi dan Evaluasi BNPB dr Rucky Nurul Wursanty Dewi mengatakan simulasi bencana yang dilakukan pada kegiatan ini sebagian besar berfokus kepada pengelolaan dan respon informasi peringatan dini bencana. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui simulasi kesiapsiagaan bencana.
“Output kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan respon terkait informasi peringatan dini bencana serta mendapatkan masukan perbaikan dalam sistem peringatan dini bencana beserta rencana evakuasi yang didasari oleh evaluasi gladi,” katanya.
Rucky menjelaskan penyelenggaraan sistem peringatan dini di daerah dimaksudkan agar para pelaku peringatan dini memiliki pemahaman terkait peringatan dini terhadap potensi bencana dan pembuatan kesepakatan yang diwujudkan dalam Standart Operational Procedure (SOP) yang konkret dan berlanjut, mulai pada keadaan normal sampai keadaan darurat terjadi dan dapat dilanjutkan apabila bahaya dianggap tidak lagi mengancam.
“Tujuannya menyatukan komitmen antara pihak yang terlibat dalam peringatan dini agar mampu bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi, membantu Networking dan mengkoordinasikan secara individu, kelompok masyarakat maupun organisasi dalam kemampuannya merespon dari peringatan dini yang cepat dan efektif serta menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat dan mampu mempersingkat respon bencana untuk menyelamatkan nyawa,” terangnya.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI dan BNPB yang telah melaksanakan gladi atau simulasi peringatan dini sebagai bentuk antisipasi erupsi Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Harapannya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Harapan kami kedepan ada bantuan dan Support dari Komisi VIII DPR RI dan BNPB terkait dengan sarpras, khususnya berupa mobil sehingga semuanya bisa dilakukan secara maksimal. Semoga ini bisa menjadi embrio dan pilot Project dalam penanganan bencana khususnya di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.*
Reporter : Fijai
