TNews, KOTA GORONTALO – Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki, mengapresiasi kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada hari Kamis, 4 Januari 2024.
Dalam kegiatan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyampaikan hasil pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara umum, Pemerintah Kota Gorontalo telah memenuhi sebagian besar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan belanja daerah.
Hardi Sidiki menilai bahwa hasil pemeriksaan tersebut merupakan hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah.
“Saya mengapresiasi BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah Kota Gorontalo. Hasil pemeriksaan ini merupakan hal yang positif dan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah,” kata Hardi Sidiki.
Hardi Sidiki juga berharap agar Pemerintah Kota Gorontalo dapat terus meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa belanja daerah digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Saya berharap agar Pemerintah Kota Gorontalo dapat terus meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa belanja daerah digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” harap Hardi Sidiki.
Selain itu, Hardi Sidiki juga berharap agar BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara efektif.
“Saya berharap agar BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan belanja daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara efektif,” pungkas Hardi Sidiki.
Reporter : Jihan P. Mokoginta
