TNews, LANGKAT – Mencuatnya kabar dugaan pungli perpanjangan SK sejumlah honor dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Langkat mulai jadi sorotan. Pasalnya oknum di Dinas Kesehatan Kabupaten setempat diduga jadi dalang terjadinya praktik pungli terebut.
Informasi yang dirangkum, dan berdasarkan pengakuan mantan Kepala Puskesmas di kawasan Langkat. Disebut-sebut puluhan kepala puskesmas yang baru dilantik mengeluh lantaran dikenakan dana sebesar Rp. 10 juta dengan dalih biaya SK.
Ironisnya para Kapus tersebut juga diwajibkan setor 10% dari pencairan anggaran Tukin (Tunjangan Kinerja) dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dengan ancaman mutasi jika tak dipenuhi.
Pengakuan Eks Kepala Puskesmas itu juga menyebut, bahwa sekitar 32 orang Kapus yang baru dilantik juga dikenakan biaya 5 juta per-orang saat giat pelatihan di Berastagi. Biaya itu dengan alasan keamanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dr. Juliana, MM saat dikonfirmasi diduga panik dan terdengar gugup menjawab wartawan. Pernyataan Kadis Kesehatan dinilai tak relevan dengan persoalan.
“Tidak ada, Saya gak tau, kalau acara yang di Berastagi itu untuk evaluasi akreditasi,” ujarnya, Rabu (17/1/2024).
Namun dr. Juliana membenarkan bahwa memang ada pergantian Kepala Puskesmas. Anehnya, dia mengaku tak ingat jumlah Kapus yang diganti.
“kalau kepala puskesmas kan bisa aja diganti kalau kinerjanya tak bagus kan wajar (diganti). Saya lupa berapa orang, karena bukan kepala puskesmas aja yang diganti,” ucapnya lagi.
Menariknya, saat ditanyai soal adanya dugaan intimidasi dan ancaman terhadap sejumlah kepala puskesmas karena kabar dugaan pungli beredar di media, Kadis menjadi bingung dan terkesan mulai ‘merayu’ wartawan.
“Mohon maaf, ya kita kan mitra, kalau berkawan ya kita berkawan, ya kan,” kata dr. Juliana.
Jawaban diplomatis dr. Juliana menyatakan tidak benar pun sedikit rancu. Sebab beliau tak mau menjelaskan terkait “apanya yang tidak benar”.*
Reporter : Nanda
